Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga perputaran uang yang terkait dengan penambangan emas tanpa izin (PETI) mencapai Rp992 triliun dalam periode 2023-2025.
Menurut Ivan Yustiavandana Kepala PPATK, jaringan tambang emas ilegal ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa.
Berdasarkan temuan sementara PPATK, transaksi yang tercatat secara resmi dalam jaringan PETI mencapai Rp185 triliun untuk periode yang sama. Angka ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi ilegal dari aktivitas pertambangan tanpa izin yang beroperasi di berbagai daerah.
Hadi Soerahman Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pemerhati Tambang Jawa Timur menjelaskan distribusi PETI di Jatim.
“Di Jawa Timur, aktivitas tambang emas ilegal pernah ada di Desa Silo, Jember, serta Pacitan,” ungkap Hadi dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (4/3/2026) pagi.
Hadi menjelaskan, dari segi regulasi, ia menyebut bahwa sejumlah tambang di Jember dan Pacitan memang tidak berizin. Atau disebut juga dengan istilah tambang rakyat.
“Sebetulnya pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan kepastian hukum dan legalitas, yang disusun dalam suatu keputusan menteri, yaitu wilayah pertambangan rakyat. (Usaha-nya) bisa dilakukan oleh koperasi ataupun perseorangan,” terangnya.
Hadi kemudian menyinggung tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dua hal ini merupakan dua instrumen hukum yang mengatur kegiatan penambangan skala kecil oleh masyarakat lokal.
“Nanti WPR itu akan menjadi dasar untuk menerbitkan IPR. IPR inilah yang nanti yang disebut izin pertambangan rakyat. Jadi ada kepastian hukum dan legalitasnya di situ,” terangnya.
Untuk di Jember, lanjut Hadi, telah diusulkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Sebab potensinya dinilai lebih besar daripada di Banyuwangi. Namun, Hadi mengungkapkan bahwa pemimpin daerah yang berkuasa di Jember pada saat itu, meminta status WUP itu dicabut.
“Jadi status di Jember adalah tambang liar,” ujarnya. “Jadi, saran saya, antara pemerintah kabupaten, provinsi itu melakukan koordinasi untuk bersama-sama memikirkan bagaimana bisa memaksimalkan potensi mineral logam yang ada di wilayah itu bisa dimanfaatkan oleh rakyat sebagaimana di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,” imbuhnya.
Sementara itu, Hadi menambahkan bahwa tambang ilegal membawa risiko besar. Mulai dari dampak lingkungan yang tak terkendali, keselamatan pekerja terancam, dan penerimaan negara di sektor energi dan sumber daya mineral tidak masuk ke kas negara.
“Jadi kalau kita bicara penambangan, khususnya emas, sebetulnya kalau pemerintah juga sudah ada beberapa upaya-upaya dan gencar-gencarnya untuk mengelola dengan baik. Sebagai buktim hingga saat ini telah tertib WPR seluruh Indonesia kurang lebih 1.215 WPR di seluruh Indonesia. Kemudian untuk tahun 2026 ini pemerintah menargetkan menerbitkan BPR ada 313. Heeh. Yang meliputi 63 di wilayah Sulawesi Utara, kemudian 121 di Sumatera Barat, dan 129 di Kalimantan Tengah,” jabar Hadi.
Dengan adanya izin resmi, lanjut Hadi, pengelolaan tambang diharapkan dapat dilakukan secara legal, aman, dan terdokumentasi.
Selain itu, hadi juga menekankan mengenai pentingnya pengawasan dan sinergi antarinstansi untuk mencegah praktik pencucian uang dari emas ilegal.
“Saat ini, pemerintah membentuk Satgas PKH (Penetipan Kawasan Hutan) yang melibatkan 12 instansi untuk menertibkan tambang ilegal melalui denda, penyitaan, dan pengawasan rutin. Jadi di sini pentingnya sinergitas antarinstansi,” ujarnya.
Meski tantangannya besar, Hadi optimis dengan langkah penertiban yang sedang berjalan. “Setiap hari kami rapat di Satgas PKH di Kejaksaan Agung. Jadi kami memastikan semua bisa berjalan. Jadi tim-tim ini bekerja terus,” ujarnya. (saf/ipg)
