Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI Pusat, Jakarta pada Selasa (3/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak secara otomatis menganulir kewajiban sertifikasi halal produk asal Negeri Paman Sam.
Adapun dalam dokumen ART, Article 2.9 menyatakan bahwa Indonesia harus mengecualikan produk-produk AS dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal demi memfasilitasi ekspor AS. Indonesia juga wajib mengizinkan lembaga sertifikasi halal asal AS yang telah diakui oleh otoritas Halal Indonesia untuk menyertifikasi produk.
Kendati demikian, Airlangga menyatakan produk-produk asal AS akan tetap patuh terhadap regulasi nasional dan syariat, guna memastikan kepentingan umat serta kedaulatan ekonomi terjaga dengan baik.
"Halal itu merupakan hal yang mutlak, terutama untuk makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia," ujar Airlangga, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (4/3/2025).
Untuk memfasilitasi kelancaran arus barang tanpa mengorbankan standar kehalalan, pemerintah mengoptimalkan implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) yang telah diakui oleh Indonesia.
Baca Juga
- Impor Daging dari AS, Risiko Terganjal Isu Halal dan Kedaulatan Pangan
- BPJPH Pastikan Seluruh Produk Impor dari AS Tetap Wajib Pakai Label Halal
- Mendag Buka Suara soal Gaduh Produk AS Masuk Tanpa Label Halal
Melalui skema ini, jelas Airlangga, Indonesia mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Amerika Serikat, dengan syarat wajib bahwa lembaga tersebut telah diakui dan terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Hingga saat ini, BPJPH tercatat telah memberikan Recognition Agreement kepada lima LHLN yang beroperasi di Amerika Serikat. Kelima institusi penjamin kehalalan tersebut meliputi IFANCA, AHF, ISA, HTO, serta ISWA.
Lebih luas, Airlangga mencatat bahwa saat ini sudah terdapat 38 negara yang menjalin kesepakatan MRA dengan Indonesia. Dengan mekanisme harmonisasi ini, produk impor yang telah tersertifikasi halal oleh lembaga yang diakui dapat langsung memasuki pasar domestik tanpa harus melalui proses sertifikasi ganda yang kerap membebani biaya logistik.
Standar Produk Pertanian dan Daging
Selain itu, yang sempat menjadi polemik yaitu kewajiban Indonesia menerima praktik penyembelihan dari AS yang mematuhi hukum Islam atau standar dari negara mana pun yang merupakan anggota dari Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) seperti diatur dalam Article 2.22 dokumen ART.
Terkait kesepakatan itu, Airlangga menyatakan Indonesia hanya menerima praktik penyembelihan dari AS yang secara ketat mematuhi Hukum Islam atau sesuai dengan parameter SMIIC di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Standar SMIIC tersebut dinilai krusial karena telah mengharmonisasikan aturan halal dan metrologi pada tingkat global. BPJPH juga disebut telah menerjunkan tim untuk melakukan audit langsung ke berbagai lembaga halal di negara tersebut guna memastikan kepatuhan standar terimplementasi di lapangan.
"Tentu pemerintah terus berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai payung utama untuk kehalalan di Indonesia," ucap mantan menteri perindustrian itu.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum DP MUI K.H. Marsudi Syuhud, Ketua MUI K.H. Asrorun Ni'am Sholeh, serta jajaran eselon I Kemenko Perekonomian.
