Jakarta (ANTARA) - Di tengah suasana dunia yang belum sepenuhnya pulih dari ketidakpastian, konflik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi sumber kegelisahan pasar global.
Eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat bukan sekadar isu diplomatik, tetapi berpotensi langsung memengaruhi stabilitas ekonomi melalui jalur energi. Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, atau kurang lebih 20 juta barel per hari yang melintasi Selat Hormuz. Ketika jalur ini terancam, pasar bereaksi cepat, dan harga energi global ikut bergejolak.
Harga minyak mentah global yang pada awal 2026 bergerak di kisaran 80 dolar AS per barel berpotensi melonjak di atas 100 dolar AS per barel apabila terjadi gangguan distribusi signifikan, bahkan dapat menyentuh 120 dolar AS per barel dalam skenario ekstrem.
Bagi Indonesia yang masih mengimpor sekitar 800 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari, lonjakan tersebut berdampak langsung pada beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Pemerintah telah menetapkan asumsi ICP sekitar 82 dolar AS per barel; setiap kenaikan 1 dolar berpotensi menambah beban fiskal triliunan rupiah per tahun. Di sinilah disiplin fiskal diuji: menjaga stabilitas harga domestik tanpa mengorbankan kesehatan anggaran negara.
Kabar baiknya, cadangan operasional BBM nasional dikelola melalui sistem buffer stock yang rata-rata mencukupi 20–30 hari konsumsi nasional. Diversifikasi pasokan, impor terjadwal, serta penguatan bauran energi seperti biodiesel menjadi instrumen untuk meredam imported inflation. Stabilitas distribusi energi ini bukan hanya soal logistik, melainkan fondasi keberlanjutan fiskal. Gangguan distribusi yang memicu kepanikan pasar sering kali jauh lebih mahal dibanding kenaikan harga semata.
Dalam konteks kebijakan fiskal 2026, Indonesia masih mempertahankan defisit APBN di bawah batas aman sebesar 3 persen dari PDB (2,68 persen) dengan nilai sekitar Rp689,1 triliun, serta target rasio utang terhadap PDB yang stabil di kisaran di bawah 40 persen. Target ini menunjukkan komitmen pemulihan ekonomi yang berhati-hati setelah tekanan pandemi dan dinamika global, sekaligus menciptakan ruang anggaran untuk menghadapi guncangan eksternal seperti lonjakan harga energi.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 tercatat kuat di angka 5,39 persen (yoy), tertinggi sejak pandemi, juga membuktikan daya tahan domestik yang terus adaptif meskipun tekanan global masih ada. Indikator seperti inflasi yang terkendali di angka 3,55 persen (yoy) pada Januari 2026 dan peningkatan jumlah angkatan kerja sejauh ini menunjukkan stabilitas makro yang menjadi fondasi untuk menahan tekanan harga tanpa kehilangan momentum pertumbuhan.
Baca juga: Airlangga: Stabilitas ekonomi jadikan RI magnet investor global
Disiplin fiskal di era gejolak global bukan berarti menutup ruang untuk perlindungan sosial melainkan memanfaatkan ruang tersebut secara cerdas dan terukur. Misalnya, alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi telah diperhitungkan dengan seksama; simulasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak global di atas asumsi ICP yang ditetapkan akan langsung menambah beban subsidi hingga sekitar Rp10,3 triliun per 1 dolar AS per barel di luar asumsi APBN, yang berarti jika harga minyak dunia menembus 100–120 dolar AS per barel, beban tambahan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Sementara itu, pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, pensiunan, dan pekerja swasta serta program bantuan hari raya untuk pekerja informal seperti ojek online dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat tanpa menimbulkan permintaan yang berlebihan yang justru mempercepat inflasi.
Lebih jauh, kebijakan fiskal yang berkelanjutan juga memerlukan sinergi dengan penguatan struktur ekonomi nasional agar tetap responsif terhadap gejolak global, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat. Dengan demikian, disiplin fiskal tidak hanya sekadar angka defisit yang terkendali, tetapi merupakan komitmen untuk membangun stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan domestik.
Baca juga: Komisi XI minta pemerintah siapkan skenario fiskal dampak konflik Iran
Menjaga Likuiditas
Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, tekanan inflasi musiman harus juga menjadi perhatian utama. Secara historis, inflasi bulan Ramadan dan Lebaran di Indonesia berkisar antara 0,3 hingga 0,8 persen secara bulanan, terutama didorong oleh kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, daging ayam, dan telur. Inflasi tahunan nasional dalam beberapa bulan terakhir masih berada dalam rentang target 2,5 (plus/minus 1 persen), namun risiko imported inflation akibat lonjakan harga energi global tetap mengintai.
Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Artinya, setiap momentum Lebaran menjadi mesin pertumbuhan sekaligus ujian stabilitas harga. Pemerintah pun mengorkestrasi berbagai instrumen: operasi pasar, stabilisasi pasokan pangan, serta penguatan distribusi logistik antarwilayah.
Hal ini mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen PDB nasional, sehingga menjaga daya beli menjadi kunci stabilitas pertumbuhan yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5 persen. Strategi implementasinya adalah dengan dapat memperkuat subsidi dan bantuan sosial yang bersifat temporer dan terarah, misalnya tambahan bantuan pangan dan bansos menjelang Lebaran sehingga likuiditas kelompok rentan meningkat tanpa memicu lonjakan permintaan berlebihan di masyarakat.
Selain itu, pengelolaan inflasi juga harus terintegrasi dengan stabilisasi energi dan distribusi pangan. Setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan memicu tekanan inflasi melalui biaya transportasi dan logistik. Dengan konsumsi BBM nasional sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari dan sebagian masih dipenuhi impor, penguatan buffer stock BBM 20–30 hari serta optimalisasi program biodiesel menjadi instrumen penting untuk menahan imported inflation.
Di sisi belanja, realokasi anggaran dari pos non-prioritas ke stabilisasi harga pangan dan subsidi bunga kredit UMKM juga dapat menekan biaya produksi dan distribusi. Dengan kombinasi intervensi yang terukur, berbasis data, dan bersifat sementara, ruang fiskal yang tersedia benar-benar digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskal negara.
Baca juga: Kebijakan terukur dan kredibel, Prabowo tegaskan stabilitas ekonomi RI
Memperkuat Stabilitas
Disiplin fiskal bukan sekadar soal menahan belanja, tetapi juga mengelola risiko secara pruden dan akuntabel. Gejolak global akibat konflik geopolitik berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Setiap depresiasi Rp100 terhadap dolar AS dapat meningkatkan beban subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri. Karena itu, koordinasi erat antara pemerintah dan bank sentral menjadi krusial untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Pendapatan negara tahun 2026 diproyeksikan tetap bertumpu pada perpajakan sebagai kontributor utama, dengan target tax ratio yang perlahan meningkat. Reformasi administrasi perpajakan, digitalisasi sistem, serta perluasan basis pajak menjadi fondasi untuk memperkuat penerimaan tanpa menaikkan tarif secara agresif. Ini adalah bagian dari disiplin fiskal struktural: memperbesar kapasitas negara melalui efisiensi, bukan sekadar pengetatan.
Di sisi belanja, pemerintah menyeimbangkan antara subsidi energi, perlindungan sosial, dan belanja produktif seperti infrastruktur serta ketahanan pangan. Ketahanan energi dan ketahanan pangan menjadi dua jangkar stabilitas jangka menengah. Diversifikasi energi, penguatan biodiesel, serta peningkatan lifting migas domestik menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan impor.
Baca juga: Temui pebisnis AS, Prabowo paparkan kunci stabilitas ekonomi RI
Menjelang momen hari raya seperti Lebaran, kepastian harga dan ketersediaan barang hanya bisa dijaga melalui kombinasi kebijakan yang presisi dan terkoordinasi. Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan aman melalui operasi pasar, penguatan cadangan beras dan komoditas strategis, serta kelancaran distribusi antardaerah agar tidak terjadi disparitas harga. Di sektor energi, pengelolaan buffer stock BBM minimal 20–30 hari konsumsi nasional dan diversifikasi pasokan impor menjadi kunci agar gejolak global tidak langsung ditransmisikan ke harga domestik.
Namun kepastian tersebut tidak boleh menggerus keberlanjutan fiskal. Caranya adalah dengan memastikan setiap intervensi bersifat terukur, sementara, dan tepat sasaran. Subsidi energi dan bantuan sosial difokuskan pada kelompok rentan, sementara belanja non-prioritas dapat direalokasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan energi.
Pada akhirnya, disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi berkelanjutan adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Negara harus mampu hadir memberi kepastian agar harga-harga terkendali, pasokan distribusinya aman dan lancar, serta pendapatan negara tetap likuid tanpa mengorbankan kesehatan anggaran jangka panjang.
Ketika empati sosial berpadu dengan kehati-hatian fiskal, stabilitas hari ini dapat dijaga sekaligus membuka jalan bagi ketahanan ekonomi yang lebih kuat di masa depan.
Baca juga: Prabowo: Stabilitas dan kepercayaan investasi jadi fondasi ekonomi
*) Dr. M. Lucky Akbar adalah ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik
Eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat bukan sekadar isu diplomatik, tetapi berpotensi langsung memengaruhi stabilitas ekonomi melalui jalur energi. Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, atau kurang lebih 20 juta barel per hari yang melintasi Selat Hormuz. Ketika jalur ini terancam, pasar bereaksi cepat, dan harga energi global ikut bergejolak.
Harga minyak mentah global yang pada awal 2026 bergerak di kisaran 80 dolar AS per barel berpotensi melonjak di atas 100 dolar AS per barel apabila terjadi gangguan distribusi signifikan, bahkan dapat menyentuh 120 dolar AS per barel dalam skenario ekstrem.
Bagi Indonesia yang masih mengimpor sekitar 800 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari, lonjakan tersebut berdampak langsung pada beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Pemerintah telah menetapkan asumsi ICP sekitar 82 dolar AS per barel; setiap kenaikan 1 dolar berpotensi menambah beban fiskal triliunan rupiah per tahun. Di sinilah disiplin fiskal diuji: menjaga stabilitas harga domestik tanpa mengorbankan kesehatan anggaran negara.
Kabar baiknya, cadangan operasional BBM nasional dikelola melalui sistem buffer stock yang rata-rata mencukupi 20–30 hari konsumsi nasional. Diversifikasi pasokan, impor terjadwal, serta penguatan bauran energi seperti biodiesel menjadi instrumen untuk meredam imported inflation. Stabilitas distribusi energi ini bukan hanya soal logistik, melainkan fondasi keberlanjutan fiskal. Gangguan distribusi yang memicu kepanikan pasar sering kali jauh lebih mahal dibanding kenaikan harga semata.
Dalam konteks kebijakan fiskal 2026, Indonesia masih mempertahankan defisit APBN di bawah batas aman sebesar 3 persen dari PDB (2,68 persen) dengan nilai sekitar Rp689,1 triliun, serta target rasio utang terhadap PDB yang stabil di kisaran di bawah 40 persen. Target ini menunjukkan komitmen pemulihan ekonomi yang berhati-hati setelah tekanan pandemi dan dinamika global, sekaligus menciptakan ruang anggaran untuk menghadapi guncangan eksternal seperti lonjakan harga energi.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 tercatat kuat di angka 5,39 persen (yoy), tertinggi sejak pandemi, juga membuktikan daya tahan domestik yang terus adaptif meskipun tekanan global masih ada. Indikator seperti inflasi yang terkendali di angka 3,55 persen (yoy) pada Januari 2026 dan peningkatan jumlah angkatan kerja sejauh ini menunjukkan stabilitas makro yang menjadi fondasi untuk menahan tekanan harga tanpa kehilangan momentum pertumbuhan.
Baca juga: Airlangga: Stabilitas ekonomi jadikan RI magnet investor global
Disiplin fiskal di era gejolak global bukan berarti menutup ruang untuk perlindungan sosial melainkan memanfaatkan ruang tersebut secara cerdas dan terukur. Misalnya, alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi telah diperhitungkan dengan seksama; simulasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak global di atas asumsi ICP yang ditetapkan akan langsung menambah beban subsidi hingga sekitar Rp10,3 triliun per 1 dolar AS per barel di luar asumsi APBN, yang berarti jika harga minyak dunia menembus 100–120 dolar AS per barel, beban tambahan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Sementara itu, pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, pensiunan, dan pekerja swasta serta program bantuan hari raya untuk pekerja informal seperti ojek online dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat tanpa menimbulkan permintaan yang berlebihan yang justru mempercepat inflasi.
Lebih jauh, kebijakan fiskal yang berkelanjutan juga memerlukan sinergi dengan penguatan struktur ekonomi nasional agar tetap responsif terhadap gejolak global, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat. Dengan demikian, disiplin fiskal tidak hanya sekadar angka defisit yang terkendali, tetapi merupakan komitmen untuk membangun stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan domestik.
Baca juga: Komisi XI minta pemerintah siapkan skenario fiskal dampak konflik Iran
Menjaga Likuiditas
Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, tekanan inflasi musiman harus juga menjadi perhatian utama. Secara historis, inflasi bulan Ramadan dan Lebaran di Indonesia berkisar antara 0,3 hingga 0,8 persen secara bulanan, terutama didorong oleh kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, daging ayam, dan telur. Inflasi tahunan nasional dalam beberapa bulan terakhir masih berada dalam rentang target 2,5 (plus/minus 1 persen), namun risiko imported inflation akibat lonjakan harga energi global tetap mengintai.
Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Artinya, setiap momentum Lebaran menjadi mesin pertumbuhan sekaligus ujian stabilitas harga. Pemerintah pun mengorkestrasi berbagai instrumen: operasi pasar, stabilisasi pasokan pangan, serta penguatan distribusi logistik antarwilayah.
Hal ini mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen PDB nasional, sehingga menjaga daya beli menjadi kunci stabilitas pertumbuhan yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5 persen. Strategi implementasinya adalah dengan dapat memperkuat subsidi dan bantuan sosial yang bersifat temporer dan terarah, misalnya tambahan bantuan pangan dan bansos menjelang Lebaran sehingga likuiditas kelompok rentan meningkat tanpa memicu lonjakan permintaan berlebihan di masyarakat.
Selain itu, pengelolaan inflasi juga harus terintegrasi dengan stabilisasi energi dan distribusi pangan. Setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan memicu tekanan inflasi melalui biaya transportasi dan logistik. Dengan konsumsi BBM nasional sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari dan sebagian masih dipenuhi impor, penguatan buffer stock BBM 20–30 hari serta optimalisasi program biodiesel menjadi instrumen penting untuk menahan imported inflation.
Di sisi belanja, realokasi anggaran dari pos non-prioritas ke stabilisasi harga pangan dan subsidi bunga kredit UMKM juga dapat menekan biaya produksi dan distribusi. Dengan kombinasi intervensi yang terukur, berbasis data, dan bersifat sementara, ruang fiskal yang tersedia benar-benar digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskal negara.
Baca juga: Kebijakan terukur dan kredibel, Prabowo tegaskan stabilitas ekonomi RI
Memperkuat Stabilitas
Disiplin fiskal bukan sekadar soal menahan belanja, tetapi juga mengelola risiko secara pruden dan akuntabel. Gejolak global akibat konflik geopolitik berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Setiap depresiasi Rp100 terhadap dolar AS dapat meningkatkan beban subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri. Karena itu, koordinasi erat antara pemerintah dan bank sentral menjadi krusial untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Pendapatan negara tahun 2026 diproyeksikan tetap bertumpu pada perpajakan sebagai kontributor utama, dengan target tax ratio yang perlahan meningkat. Reformasi administrasi perpajakan, digitalisasi sistem, serta perluasan basis pajak menjadi fondasi untuk memperkuat penerimaan tanpa menaikkan tarif secara agresif. Ini adalah bagian dari disiplin fiskal struktural: memperbesar kapasitas negara melalui efisiensi, bukan sekadar pengetatan.
Di sisi belanja, pemerintah menyeimbangkan antara subsidi energi, perlindungan sosial, dan belanja produktif seperti infrastruktur serta ketahanan pangan. Ketahanan energi dan ketahanan pangan menjadi dua jangkar stabilitas jangka menengah. Diversifikasi energi, penguatan biodiesel, serta peningkatan lifting migas domestik menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan impor.
Baca juga: Temui pebisnis AS, Prabowo paparkan kunci stabilitas ekonomi RI
Menjelang momen hari raya seperti Lebaran, kepastian harga dan ketersediaan barang hanya bisa dijaga melalui kombinasi kebijakan yang presisi dan terkoordinasi. Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan aman melalui operasi pasar, penguatan cadangan beras dan komoditas strategis, serta kelancaran distribusi antardaerah agar tidak terjadi disparitas harga. Di sektor energi, pengelolaan buffer stock BBM minimal 20–30 hari konsumsi nasional dan diversifikasi pasokan impor menjadi kunci agar gejolak global tidak langsung ditransmisikan ke harga domestik.
Namun kepastian tersebut tidak boleh menggerus keberlanjutan fiskal. Caranya adalah dengan memastikan setiap intervensi bersifat terukur, sementara, dan tepat sasaran. Subsidi energi dan bantuan sosial difokuskan pada kelompok rentan, sementara belanja non-prioritas dapat direalokasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan energi.
Pada akhirnya, disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi berkelanjutan adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Negara harus mampu hadir memberi kepastian agar harga-harga terkendali, pasokan distribusinya aman dan lancar, serta pendapatan negara tetap likuid tanpa mengorbankan kesehatan anggaran jangka panjang.
Ketika empati sosial berpadu dengan kehati-hatian fiskal, stabilitas hari ini dapat dijaga sekaligus membuka jalan bagi ketahanan ekonomi yang lebih kuat di masa depan.
Baca juga: Prabowo: Stabilitas dan kepercayaan investasi jadi fondasi ekonomi
*) Dr. M. Lucky Akbar adalah ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik
