JAKARTA, DISWAY.ID— Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pemerintah daerah (pemda) memegang peran strategis sebagai motor utama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan angka kemiskinan nasional.
Komitmen kepala daerah dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Cak Imin saat membuka Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
BACA JUGA:Menko PM Cak Imin Tegaskan Kesehatan Mental Jadi Agenda Utama Strategis Nasional
Cak Imin mengungkapkan, implementasi program di lapangan sangat bergantung pada kepemimpinan daerah. Pemda menjadi subjek utama pelaksanaan pengentasan kemiskinan, dengan keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kapasitas dan komitmen kepala daerah.
Ia mengingatkan, urusan sosial dan pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban daerah sesuai regulasi.
Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, di mana pemda diminta menyelaraskan program dengan kebijakan nasional, memperbarui data kemiskinan secara berkala, serta memfokuskan intervensi di 16.550 desa dan kelurahan prioritas dengan tingkat kerentanan tinggi.
Bagi Cak Imin, gubernur memiliki peran penting sebagai koordinator provinsi dengan mengintegrasikan program kabupaten/kota serta melaporkan perkembangan tiap enam bulan.
Sementara bupati dan wali kota menjadi ujung tombak pelaksanaan melalui program operasional sesuai karakteristik wilayah, penguatan koordinasi lintas dinas, dan dukungan konkret terhadap pemberdayaan ekonomi warga.
BACA JUGA:Transformasi BPJS Kesehatan Dimulai, Menko PM Cak Imin Soroti Data dan Anggaran
Cak Imin kembali menekankan, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan hulu peningkatan kesejahteraan, sedangkan hilirnya adalah pemberdayaan. Bantuan sosial hanya bersifat sementara, sementara jaminan sosial menjadi pelindung dasar.
Karena itu, pemerintah kini menggeser pendekatan dari sekadar perlindungan menuju pemberdayaan produktif.
Strateginya meliputi penguatan data, pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan lewat penciptaan kerja dan akses usaha, serta kolaborasi multipihak untuk membangun ekosistem ekonomi.
“Tujuannya agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi naik kelas dan menjadi pelaku pembangunan,” pungkasnya.
