Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. KPK mengakui, modus yang digunakan Fadia terbilang lebih modern dibanding kasus korupsi lainnya.
Dalam kasus ini, Fadia memanfaatkan perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya atau RNB untuk meraup keuntungan dari proyek pengadaan yang dijalankan Pemkab Pekalongan. Di perusahaan itu, Fadia duduk sebagai komisaris. Di sinilah konflik kepentingan terjadi.
Advertisement
“Biasanya kan penyuapan, atau pemerasan. Apa yang terjadi di Pekalongan sudah bentuk tindak pidana korupsi lebih maju dibanding suap konvensional ketika meminta uang dari pengusaha atau vendor yang melakukan pekerjaan pemda,” ujar Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Asep menjelaskan modus korupsi yang dilakukan Fadia. Sebagai kepala daerah, dia tidak meminta uang dari proyek pengadaan seperti yang dilakukan dalam kasus korupsi konvensional. Fadia menujuk perusahaannya sendiri untuk mengerjakan proyek pemerintah. Keuntungan dari proyek itu, dinikmati oleh Fadia.
“Keuntungan proyek diambil seluruhnya,” kata Asep.
Dari kasus ini, pengusaha menjadi kehilangan kesempatan berusaha karena pemenang proyek adalah perusahaan milik Bupati. Aparatur negara juga tidak bisa melakukan komplain jika ada Pekerjaan yang tak beres. Sebab, perusahaan yang mengerjakan proyek adalah perusahaan milik sang bupati.
Asep mengakui, modus ini sulit dilacak. Termasuk soal menemukan barang bukti dari kasus korupsi.
“Bagi aparat penegak hukum sulit karena tidak kelihatan. Bentuknya perusahaan. Tidak kelihatan ada orang yang menyerahkan uang atau bargaining,” katanya.
