Jakarta: Pengamat kebijakan publik, Eko Wahyuanto, menepis kekhawatiran Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait dampak Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS). Eko menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan investasi, teknologi, dan lapangan kerja bagi jutaan rakyat Indonesia melalui pembebasan tarif 1.819 komoditas ekspor.
"Kita memerlukan teknologi mereka. Kita butuh investasi mereka untuk mendukung program hilirisasi, dan mereka butuh sumber daya kita. Persinggungan kedua kepentingan itu menumbuhkan ekonomi. Ingat, kedaulatan sejati tercapai saat rakyat memiliki pekerjaan dan ekonomi nasional tumbuh stabil," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Maret 2026.
Baca Juga :
THR Dipotong Pajak, Buruh Demo di KemenakerEko memandang ART bukan sebagai beban, melainkan "tiket masuk" bagi Indonesia untuk terlibat lebih dalam dalam rantai pasok global (Global Supply Chain). Menurutnya, kedaulatan di era ekonomi modern tidak lagi dicapai melalui cara-cara isolatif atau proteksionisme yang kaku, melainkan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.
"Dalam ekonomi global, kedaulatan itu bukan lagi dengan cara isolatif atau proteksionis. ART adalah sarana memuluskan jalan kerja sama. Tiket bagi Indonesia untuk masuk ke Global Supply Chain (Rantai Pasok Global)," ujar Eko.
Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) mendatangani perjanjian perdagangan timbal balik di Washington DC, Amerika Serikat. Foto: ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.
Lebih lanjut, ia memperingatkan risiko besar jika Indonesia enggan membuka kesepakatan dagang dengan negara-negara Barat seperti AS. Tanpa diversifikasi pasar ekspor, Indonesia dikhawatirkan akan terjepit dan memiliki ketergantungan tunggal pada kekuatan ekonomi Tiongkok yang justru dapat membahayakan kedaulatan nasional dalam jangka panjang.
"Tanpa menjalin kesepakatan dengan negara-negara di dunia termasuk Amerika, posisi Indonesia terjepit. Akan sangat bergantung pada satu kutub kekuatan ekonomi, yakni China. Ketergantungan tunggal justru membahayakan kedaulatan yang mereka (Dewan Guru Besar UGM) khawatirkan," ujar Eko.
