Grid.ID- Profil Ermanto Usman menjadi sorotan usai pria berusia 65 tahun itu tewas di kediamannya di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Bersama sang istri, Pasmilawati (60), ia diduga menjadi korban perampokan yang berujung maut pada Senin (2/3/2026).
Namun keluarga meyakini peristiwa tersebut lebih mengarah pada pembunuhan. Sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian memperkuat dugaan itu, mulai dari kondisi rumah hingga barang-barang yang hilang.
Di tengah penyelidikan kepolisian, perhatian publik turut tertuju pada rekam jejak korban semasa hidupnya. Profil Ermanto Usman pun menjadi sorotan karena kiprahnya sebagai sosok vokal dalam isu perburuhan dan tata kelola pelabuhan.
Kejanggalan Kematian Ermanto Usman
Fakta kematian sang aktivis tak bisa dilepaskan dari kondisi mencurigakan di tempat kejadian perkara. Putra korban, Fiandy A Putra, menyatakan keluarga meragukan dugaan murni perampokan.
“Semoga kasus ayahanda kami bisa terungkap siapa pelakunya. Karena menurut kami ini lebih mengarah kepada kasus pembunuhan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (4/3/2026).
Salah satu kejanggalan terletak pada kondisi lantai dua rumah yang dinyatakan steril oleh kepolisian. Padahal, saat kejadian, adik Putra, Dinda Nada Alifah, tengah tertidur di kamar lantai dua dan selalu mengunci pintu setiap malam. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai akses dan pergerakan pelaku di dalam rumah.
Kondisi barang-barang di rumah juga dinilai tidak lazim jika disebut perampokan biasa. Sejumlah dokumen penting keluarga tetap utuh dan berada di tempat aman.
Brankas tidak rusak dan lemari tersusun rapi. Namun, handphone korban dan istrinya hilang, begitu pula kunci mobil, meski kendaraan tidak dibawa kabur.
Saat ditemukan, Ermanto berada di atas kasur dalam kondisi bersimbah darah, sementara Pasmilawati tergeletak di lantai kamar. Pemeriksaan awal medis menunjukkan keduanya mengalami luka akibat pukulan benda tumpul di bagian belakang kepala.
Pintu kamar yang biasanya tidak pernah dikunci justru dalam kondisi terkunci dan kuncinya hilang. Keluarga menduga pelaku keluar melalui jendela.
Profil Ermanto Usman
Profil Ermanto Usman menunjukkan ia bukan sosok biasa. Mengutip Tribun Jakarta, ia merupakan pensiunan PT Jakarta International Container Terminal (JICT), anak perusahaan Pelindo. Sembilan tahun lalu ia resmi pensiun, namun tetap aktif sebagai Ketua Paguyuban Pensiunan JICT.
Semasa bekerja, ia dikenal sebagai ketua serikat pekerja di lingkungan BUMN tersebut. Menurut kakaknya, Dalsaf Usman, almarhum adalah figur vokal yang membela hak buruh dan bersikap idealis terhadap kebijakan perusahaan maupun negara. Bahkan, ia pernah dua kali dipecat, namun keputusan tersebut dibatalkan oleh Menteri Perhubungan karena dinilai tidak tepat secara prosedural.
Ermanto Usman juga pernah mengkritisi kebijakan strategis di sektor pelabuhan, khususnya perpanjangan kontrak JICT dengan perusahaan Hongkong Hutchison Port Holdings (HPH) oleh PT Pelindo II. Ia menilai terdapat berbagai kejanggalan dalam proses tersebut dan aktif menyuarakannya melalui berbagai forum, termasuk siniar dan podcast.
Salah satunya, dalam siniar di YouTube Forum Keadilan TV pada 15 Desember 2025, Ermanto mengungkap bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait kasus perpanjangan kontrak merupakan buntut protes Serikat JICT. Pansus yang saat itu diketuai politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka kemudian mendorong audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hasil audit investigasi BPK pada 2018 kemudian menyatakan adanya kerugian negara sebesar 360 juta dolar AS atau sekitar Rp4,08 triliun. Kerugian tersebut berasal dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima Pelindo II. BPK juga menemukan sejumlah penyimpangan prosedural, mulai dari tidak dimasukkannya rencana perpanjangan kontrak dalam RJPP dan RKAP, hingga tidak adanya permohonan izin konsesi kepada Menteri Perhubungan.
Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran dalam penunjukan Hutchison Port Holding tanpa mekanisme pemilihan mitra yang semestinya. Penunjukan Deutsche Bank sebagai financial advisor juga dinilai bermasalah, termasuk dugaan konflik kepentingan dan pelolosan meski tidak memenuhi evaluasi administrasi.
Pansus DPR periode 2014–2019 mengeluarkan tujuh rekomendasi melalui hak angket, termasuk pembatalan kontrak JICT-HPH. Namun hingga masa bakti berakhir, rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Menurut Ermanto, jika perpanjangan kontrak tidak dilakukan, negara berpotensi meraih keuntungan Rp17–25 triliun berdasarkan temuan pansus.
Penyelidikan Masih Berlangsung
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, menyatakan penyelidikan masih berlangsung dan belum dapat menyimpulkan motif pasti. Dugaan sementara masih mengarah pada tindak perampokan, mengingat adanya barang yang hilang seperti gelang emas dan kunci mobil.
Penyelidikan melibatkan Polsek Pondok Gede, Polres Metro Bekasi Kota, hingga Jatanras Polda Metro Jaya. Aparat berupaya mengungkap pelaku dan motif di balik kematian yang dinilai janggal tersebut.
Di tengah proses hukum, profil Ermanto Usman terus menjadi perhatian publik. Kiprahnya sebagai pembela hak buruh, kritiknya terhadap kebijakan strategis pelabuhan, serta keberaniannya menyuarakan dugaan penyimpangan membuat kematiannya dipandang tidak sekadar peristiwa kriminal biasa. Kini, keluarga dan masyarakat menanti kejelasan atas kasus yang merenggut nyawa sosok yang dikenal vokal dan idealis tersebut. (*)
Artikel Asli
