Komitmen transisi energi bukan barang baru di Indonesia. Setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, arah penurunan emisi karbon sudah ditegaskan, antara lain melalui keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Paris. Namun, komitmen di atas kertas kerap tak sejalan dengan praktik di lapangan.
Political & Economic Coexistence Affiliated Associate Professor Kyoto University Wahyu Prasetyawan menjelaskan, keinginan menekan emisi karbon memang telah lama muncul dalam wacana kebijakan. Tapi, upaya tersebut kerap tersendat oleh kepentingan di sektor industri berbasis batu bara.
“Kenyataannya tidak bisa (menurunkan emisi karbon), karena orang-orang yang mengambil keputusan itu sangat terikat dengan kebutuhan untuk memproduksi batu bara secara terus-menerus,” ujar Wahyu dalam diskusi “Alarm Kemerosotan Demokrasi: Tertahannya Kesejahteraan dan Transisi Energi” di Jakarta, Selasa (3/3).
Dalam risetnya, Wahyu menemukan bahwa jajaran komisaris dan direksi perusahaan di sektor kelapa sawit, pertambangan, hingga teknologi informasi sepanjang periode 2019-2023 banyak diisi oleh aktor dengan dua peran sekaligus: pebisnis dan politikus. Dia meneliti seluruh perusahaan di sektor tersebut yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
"Kebanyakan punya dua kategori: dia business person tapi mendapat mandat politik,” katanya.
Menurut dia, ini cukup menjawab penyebab komitmen pengurangan emisi tak bertaji. “Dari penelitian yang saya lakukan, semua keputusan yang terkait dengan mengurangi emisi itu kan diveto balik,” ujarnya.
Temuan risetnya menunjukkan, aktor yang berada dalam lingkaran pebisnis-politikus, atau memiliki koneksi dengan mereka, juga cenderung lebih diuntungkan dibanding pebisnis yang tak memiliki akses politik.
“Walaupun berbusa pemerintah janji menurunkan (emisi), tapi pelakunya dan bahkan beberapa menteri itu juga punya interest supaya batu bara jangan diturunkan produksinya,” kata Wahyu.
