Jakarta, tvOnenews.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan.
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk merespons polemik yang berkembang di ruang publik terkait sumber pendanaan program tersebut.
Dalam penjelasannya, Seskab menyatakan anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Ia juga menegaskan bahwa alokasi program MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR melalui mekanisme penganggaran.
Menanggapi hal tersebut, Akademisi dari Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi, menilai penjelasan Seskab sudah sesuai dengan fakta penganggaran yang telah disepakati pemerintah dan DPR.
Ia menyatakan bahwa pernyataan Seskab Teddy sudah tepat karena anggaran MBG memang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR melalui mekanisme legislasi APBN.
"Ini bukan soal mengambil dari anggaran pendidikan yang sudah ada, tetapi penempatan program dalam fungsi belanja yang telah dibahas secara kolektif pada Badan Anggaran DPR dan ditetapkan dalam Undang-Undang APBN,” ujarnya kepada media di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menurut Iswadi, narasi yang berkembang di masyarakat seolah-olah MBG mengambil dana pendidikan merupakan kesalahpahaman dalam memahami terminologi anggaran, bukan fakta yang berdampak pada pelaksanaan program pendidikan.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui berbagai intervensi, termasuk peningkatan gizi peserta didik sebagai bagian dari agenda pendidikan nasional.
“Peningkatan status gizi anak pada usia sekolah adalah bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan jangka panjang,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penegasan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah yang menyebut pembahasan dan persetujuan anggaran MBG telah dilakukan bersama pemerintah dan DPR sejak penyusunan APBN 2025 hingga APBN 2026.
Said mengatakan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG karena dukungan terhadap program tersebut sejalan dengan komitmen memperkuat kualitas generasi muda melalui intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.
