Jakarta, tvOnenews.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan pembangunan sumber daya manusia aparatur sebagai prioritas dalam transformasi tata kelola pemerintahan.
Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan sistem merit dan manajemen talenta. Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 19 Tahun 2025.
“Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk memastikan terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, netral, bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta mampu menjalankan kebijakan dan pelayanan publik secara efektif,” kata Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat membuka Sosialisasi PermenPANRB No. 19/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN kepada seluruh pemerintah daerah di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (4/3/2026).
Purwadi menjelaskan, penguatan implementasi sistem merit ke depan dilakukan melalui lima langkah utama. Pertama, penguatan delapan aspek sistem merit secara menyeluruh dan terintegrasi dalam seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan hingga digitalisasi. Kedua, perubahan orientasi pengukuran maturitas sistem merit dengan menitikberatkan pada tiga dimensi sekaligus, yakni ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan.
Langkah ketiga adalah memastikan indeks sistem merit lebih objektif melalui dukungan instrumen survei kepuasan dan keterikatan ASN serta mempertimbangkan faktor koreksi. “Ini dilakukan agar indeks hasil pengukuran terfilter secara ketat dan proporsional,” ujarnya.
Keempat, sistem merit akan diintegrasikan secara kuat dengan manajemen talenta. Integrasi ini menjadikan sistem merit sebagai fondasi utama dalam pengisian jabatan, pengembangan karier, dan perencanaan suksesi berbasis talenta terbaik di setiap instansi. Kelima, penguatan sistem merit ditopang digitalisasi manajemen ASN serta pengawasan yang lebih objektif.
“Dengan penajaman ini, sistem merit diharapkan tidak lagi dipahami sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang berdampak pada peningkatan kualitas kinerja ASN dan kinerja organisasi,” jelasnya.
Purwadi menambahkan, Presiden dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya reformasi birokrasi, terutama pada aspek sumber daya manusia. Penguatan pengelolaan ASN menjadi perhatian utama. Sejalan dengan itu, Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045 menetapkan visi World Class Bureaucracy 2045.
