JAKARTA – Polemik yang mengaitkan aktivitas pertambangan dengan banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) pada November lalu perlu disikapi secara objektif dan berbasis kajian ilmiah yang transparan. Keputusan yang diambil pemerintah harus tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian menurut Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada November 2025 terutama dipicu oleh anomali cuaca ekstrem yang melampaui kapasitas desain mitigasi infrastruktur.
Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar, para pakar independen menelaah hasil kajian ilmiah yang menunjukkan dominasi faktor hidrometeorologi ekstrem dalam peristiwa tersebut.
Berdasarkan analisis hidrologi dan geospasial yang dipaparkan dalam forum itu, kontribusi aktivitas industri terhadap kejadian banjir dinilai sangat kecil. Bahkan, infrastruktur teknis di area operasional tambang disebut justru berfungsi sebagai penahan (buffer) limpasan air sebelum mengalir ke wilayah hilir.
