Gerhana bulan total kembali dapat disaksikan di seluruh Indonesia, Selasa (3/3/2026). Gerhana ini terjadi bertepatan dengan 14-15 Ramadhan 1447 Hijriah bagi yang mengawali Ramadhan tahun ini pada 18 Februari 2026 atau 13-14 Ramadhan 1447 bagi yang memulai Ramadhan pada 19 Februari 2026.
Di seluruh Indonesia, gerhana berlangsung sejak Bulan (moon) masih di bawah ufuk atau saat Bulan belum terbit. Akibatnya, saat Bulan terbit, Bulan sudah dalam kondisi tergerhanai. Wilayah Indonesia timur yang paling beruntung karena bisa menyaksikan sebagian besar tahapan gerhana, sedangkan wilayah barat, termasuk Jakarta, Bulan muncul sudah fase gerhana bulan total (GBT).
Namun, pantauan gerhana bulan di sejumlah daerah pada Selasa malam, termasuk di Tangerang Selatan, Banten, ataupun di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, menunjukkan gerhana bulan tidak bisa diamati karena awan tebal menutup sebagian besar langit. Bahkan hujan intensitas ringan sempat turun saat fase totalitas gerhana berlangsung.
Sementara dari Bandung, kondisinya hampir sama, sesuai dengan prediksi cuaca sebelumnya. Fase gerhana bulan total tidak bisa diamati karena mendung. Namun, beberapa kelompok sempat mengabadikan fase akhir dari gerhana bulan sebagian yang berlangsung pada sekitar pukul delapan malam.
Sejak beberapa hari sebelum gerhana berlangsung, sejumlah konten beredar di media sosial yang menyebut gerhana bulan sebagai bukti bahwa penetapan awal Ramadhan 1447 H, dengan metode hisab yang jatuh pada 18 Februari 2026, sebagai ketetapan yang benar.
Cara ini membuat GBT jatuh pada 14-15 Ramadhan sehingga usia bulan Ramadhan berkisar 28-30 hari, atau sesuai dengan ketentuan panjang usia bulan Hijriah antara 29 hari atau 30 hari.
Sebaliknya, mereka yang memulai Ramadhan pada 19 Februari 2026 sesuai hasil rukyat dinarasikan kurang tepat karena membuat GBT terjadi pada 13-14 Ramadhan. Dalam pandangan mereka, kondisi itu membuat usia bulan Ramadhan kali ini menjadi 26-28 hari alias tidak sesuai dengan aturan kalender Hijriah.
Dalam konten tersebut, pembuat konten menganggap gerhana bulan yang selalu terjadi pada fase bulan purnama akan senantiasa jatuh pada pertengahan bulan, antara tanggal 14 dan 15 dalam kalender Hijriah. Padahal, kenyataannya tidak demikian.
Konten seperti itu sebenarnya bukan hal baru. Setidaknya sejak awal dekade 2010-an, setiap ada momen bulan purnama, gerhana bulan, ataupun gerhana matahari yang terjadi di sekitar bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, klaim bahwa hasil hisab mereka paling tepat dalam penentuan awal bulan Hijriah hampir selalu muncul dan menimbulkan perdebatan publik.
Peneliti Pusat Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Rhorom Priyatikanto di Bandung, Selasa (3/3/2026), mengatakan, orbit Bulan mengelilingi Bumi tidaklah berbentuk lingkaran sempurna, tetapi elips. Akibatnya, saat Bulan berada pada jarak yang lebih dekat dengan Bumi, Bulan akan bergerak lebih cepat dibandingkan ketika Bulan berada pada jarak yang agak jauh dari Bumi.
Dalam kasus Ramadhan 1447 H kali ini, sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ijtimak atau konjungsi yang menandai fase bulan baru terjadi pada 17 Februari 2026, pukul 12.01 waktu universal (UT), atau 19.01 WIB.
Sementara puncak GBT pada Selasa (3/3/2026) berlangsung pukul 11.34 UT atau 18.34 WIB. Artinya, panjang hari dari ijtimak ke puncak GBT mencapai 13,98 hari.
Selanjutnya, ijtimak atau konjungsi bulan berikutnya yang menandai awal bulan Syawal 1447 akan berlangsung pada 19 Maret 2023, pukul 01.23 UT atau 08.23 WIB. Maknanya, jarak dari puncak GBT ke konjungsi selanjutnya membutuhkan waktu 15,58 hari.
Dengan demikian, periode sinodis bulan untuk Ramadhan 1447 yang diukur dari ijtimak awal Ramadhan hingga ijtimak awal Syawal 1447 H memiliki panjang 29,56 hari. Panjang hari dari ijtimak ke ijtimak berikutnya itu disebut panjang lunasi bulan atau periode sinodis bulan.
GBT kali ini terjadi pada 13,98 hari setelah ijtimak. Dengan demikian, puncak GBT atau fase bulan purnama untuk Ramadhan ini terjadi sebelum mencapai setengah dari panjang lunasi bulan.
Setengah dari panjang lunasi bulan untuk Ramadhan 1447 adalah 14,78 hari. Adapun GBT kali ini terjadi pada 13,98 hari setelah ijtimak.
Dengan demikian, puncak GBT atau fase bulan purnama untuk Ramadhan ini terjadi sebelum mencapai setengah dari panjang lunasi bulan. Artinya, GBT dan bulan purnama tidak terjadi tepat di pertengahan bulan Hijriah seperti yang dipahami pembuat konten.
Karena itu, ”Baik GBT maupun bulan purnama tidak dapat dijadikan sebagai indikator keakuratan perhitungan sistem kalender Hijirah,” kata astronom dan pendiri Observatorium dan Planetarium Imah Noong, Lembang, Jawa Barat, yang juga anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Hendro Setyanto.
Dari perhitungan yang dilakukan Hendro, bulan purnama ataupun GBT bisa terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Kondisi itu diyakini membuat puasa tengah bulan atau ayyamul bidh yang disunatkan dalam ajaran Islam dilakukan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 dalam setiap bulan kalender Hijriah.
Hal senada diungkapkan Rhorom. Gerhana bulan, gerhana matahari, ataupun bulan purnama bisa dijadikan alat untuk mengecek akurasi sistem hisab atau perhitungan penentuan awal bulan kalender Hijriah yang digunakan. Namun, fenomena itu tidak bisa dijadikan patokan penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah.
Saat ini ada banyak sistem hisab di Indonesia. Organisasi massa Islam besar umumnya sudah menggunakan perangkat lunak penentuan posisi hilal modern sehingga hasilnya mirip, bahkan cenderung sama, dengan hasil penghitungan Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung, Observatorium Astronomi Institut Teknologi Sumatera Lampung, ataupun BMKG.
Sementara untuk kelompok-kelompok kecil umat Islam yang penentuan awal Ramadhan ataupun Syawalnya bisa berbeda 1-3 hari dari pemerintah, mereka umumnya menggunakan sistem hisab lama yang belum diperbarui. Karena itu, ketetapan awal bulan Hijriah mereka umumnya berbeda cukup jauh dengan ketetapan pemerintah.
Gerhana bulan, gerhana matahari, ataupun bulan purnama memang bisa dijadikan alat untuk mengecek akurasi sistem hisab atau perhitungan penentuan awal bulan kalender Hijriah yang digunakan. Namun, fenomena itu tidak bisa dijadikan patokan penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah.
Saat ini, syarat masuk awal bulan Hijriah yang paling banyak digunakan di negara-negara Muslim adalah terlihatnya hilal. Definisi hilal yang digunakan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam adalah bulan sabit tipis yang pertama kali terlihat sesudah terjadinya ijtimak selepas matahari terbenam atau setelah magrib.
Batasan hilal itulah yang kemudian diturunkan menjadi syarat kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal yang menjadi dasar penyusunan kalender Hijriah dan menjadi batasan minimal atas diterima atau tidaknya kesaksian melihat hilal.
Kriteria imkan rukyat yang paling banyak digunakan di Indonesia saat ini antara lain kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal yang digunakan Muhammadiyah.
Dari perdebatan mengenai konten yang mengklaim GBT sebagai penanda ketepatan perhitungan atau hisab bulan Hijriah juga memunculkan satu persoalan utama yang sampai saat ini masih kuat terasa, yaitu dikotomi hisab dan rukyat.
Padahal, kedua metode ini sebenarnya sudah berhasil disatukan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan kehadiran kriteria baru MABIMS.
Dikotomi itu berasal dari kesalahkaprahan masyarakat dalam memaknai hisab dan rukyat, seolah keduanya ada pada dua kutub yang berbeda. Padahal, mereka yang memulai 1 Ramadhan pada 18 Februari itu ada yang menggunakan hisab murni, seperti Muhamamdiyah, tetapi ada juga yang memakai rukyat seperti ketetapan Arab Saudi dan sejumlah negara lain.
Sebaliknya pun sama. Mereka yang memulai Ramadhan pada 19 Februari juga ada menggunakan hisab murni, seperti Persatuan Islam (Persis) dan Turki, tetapi banyak juga yang menggunakan rukyat seperti yang digunakan Kemenag, Nahdlatul Ulama (NU), dan sejumlah negara Islam lainnya.
Karena itu, dikotomi antara hisab dan rukyat yang dianggap menjadi pembeda utama dalam penentuan awal bulan Hijriah sejatinya sudah tidak relevan lagi. Namun, kesalahpahaman itu masih kuat di masyarakat, sedangkan upaya penyatuan kalender Hijriah yang digagas pemerintah berkembang dalam dua dekade terakhir.
Mau menggunakan hisab atau rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah sejatinya tidak masalah sepanjang kriteria awal bulan Hijriah yang digunakan sama. Ini sudah terjadi di kriteria baru MABIMS yang menetapkan awal bulan Hijriah terjadi jika tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini digunakan oleh Persis yang memakai hisab murni, NU yang memakai rukyat murni, dan pemerintah yang menggunakan gabungan hisab dan rukyat.
Namun, perlu diingat, mereka yang melakukan rukyat sejatinya juga menghisab karena rukyat tidak bisa dilakukan tiba-tiba tanpa hisab. Mereka hanya berbeda dalam memperlakukan data hisab.
Meski demikian, kelompok yang menggunakan metode hisab murni menggunakan data hisab sebagai keputusan akhir penentuan awal bulan Hijriah, sedangkan yang rukyat menggunakan data hisab sebagai alat bantu atau panduan rukyat yang harus dibuktikan langsung dengan pengamatan.
Rukyat tidak bisa dilakukan tanpa hisab. Untuk mengetahui kapan waktu merukyat, di jam berapa pengamatan dilakukan, langit bagian mana yang harus diamati, perkiraan posisi hilal terhadap Matahari dan Bulan, ketebalan hilal, hingga benda-benda langit yang berpotensi menyamarkan penampakan hilal, semua hanya bisa diketahui melalui hisab.
Data hisab yang baik sejatinya diperoleh dari rukyat yang berkualitas. Demikian pula sebaliknya, rukyat yang berkualitas hanya akan diperoleh dengan hisab yang baik.
Data hisab yang baik sejatinya diperoleh dari rukyat yang berkualitas. Demikian pula sebaliknya, rukyat yang berkualitas hanya akan diperoleh dengan hisab yang baik. Karena itu, upaya penyatuan kalender Hijriah seharusnya bukan lagi memperdebatkan hisab atau rukyat, melainkan bagaimana memperoleh kriteria tunggal awal bulan Hijriah yang bisa diterima oleh mereka yang mengamalkan hisab ataupun rukyat.
Namun, di sisi lain, upaya itu perlu dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi sistem kalender Islam yang benar ke masyarakat sehingga muncul pemahaman yang tepat serta penghormatan atas pilihan kelompok yang berbeda.
Bagaimanapun, kalender Hijriah bukanlah sistem penanggalan yang digunakan sebagian besar umat Islam untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, wajar jika terjadi kesalahpahaman di masyarakat dan perlu diatasi.
Upaya itu juga harus dibarengi dengan usaha untuk terus membangun kesepahaman antarormas Islam untuk menyatukan sistem kalender Hijriah, minimal secara nasional terlebih dahulu.
Niat itu seharusnya ditempatkan lebih utama daripada mengedepankan ego organisasi dan kepentingan kelompok masing-masing sehingga cita-cita adanya satu sistem peninggalan kalender Islam yang bisa diterima semua kalangan benar-benar terwujud.
