Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah program unggulan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai menyimpan risiko besar karena mengandalkan aktivitas-aktivitas tinggi emisi karbon.
World Resources Institute (WRI) Indonesia dalam analisisnya mencatat bahwa strategi pembangunan unggulan seperti food estate untuk mencapai swasembada pangan, peningkatan bauran biofuel dalam konsumsi bahan bakar guna menjamin ketahanan energi, hingga industrialisasi masih diiringi sejumlah catatan.
Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mencatat setidaknya ada tiga risiko yang dihadapi Indonesia dari pembangunan yang tinggi emisi. Pertama, kenaikan emisi yang mengiringi aktivitas ekonomi dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Sektor pertanian dan pangan akan menjadi salah satu yang paling terimbas dari memburuknya kondisi iklim.
“Kedua, kualitas udara yang buruk akibat polusi menyebabkan kondisi kesehatan yang buruk juga. Sehingga produktivitas masyarakat akan menurun, biaya kesehatan sebaliknya akan melonjak tinggi,” katanya dalam Stories to Watch Indonesia 2026, Selasa (3/3/2026).
Risiko ketiga menyangkut soal dampak yang muncul dari hilangnya jasa ekosistem karena kerusakan alam. Nirarta mengemukakan jasa ekosistem yang menyusut akan menjadi tantangan pada masa depan, seperti kualitas udara yang memburuk, pasokan air bersih yang terganggu, dan kualitas tanah yang menurun untuk aktivitas bercocok tanam.
“Akibatnya pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan bisa dirasakan lagi,” kata dia.
Environmental Economist WRI Indonesia, Romauli Panggabean, secara spesifik menyoroti model pembangunan yang diadopsi di sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Dia mengatakan cara produksi dengan model sentralistik dan berbasis korporasi berisiko menambah beban biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia yang sudah tinggi. Beban biaya ini berbentuk tingkat kesehatan masyarakat yang memburuk, degradasi lingkungan, serta kualitas kondisi sosio-ekonomi yang menurun.
“Hal ini karena program KSPP [kawasan sentral produksi pangan] yang dilakukan dengan membuka lahan baru akan meningkatkan kontribusi emisi Indonesia. Tentunya, ini tidak sesuai dengan target pengurangan emisi kita,” katanya.
Romauli menuturkan, perbaikan desain KSPP perlu ditempatkan dalam kerangka trisula pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Terlebih, sektor pertanian dan pangan masih memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), ketahanan saat pandemi, maupun penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar sepertiga total angkatan kerja.
WRI Indonesia pun merekomendasikan agar KSPP dikelola dengan pendekatan berbasis komunitas dan terdesentralisasi, serta berfokus pada optimalisasi lahan terdegradasi. Berdasarkan kajian terbatas lembaga tersebut, terdapat sekitar 3 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk program KSPP.
Pemanfaatan lahan terdegradasi dinilai dapat menghindari pembukaan hutan dan lahan baru yang berisiko meningkatkan emisi karbon.
“Dengan memanfaatkan lahan-lahan ini, pembukaan lahan baru yang memunculkan emisi karbon sebenarnya dapat dihindari,” ujar Romauli.
Lebih lanjut, pendekatan berbasis komunitas dinilai berpotensi mendorong penciptaan 32% hingga 48,9% pekerjaan hijau konvensional dari target 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah. Artinya, program swasembada pangan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, pencapaian target tambahan produksi 10 juta ton beras pada 2029 juga perlu diiringi dengan penerapan prinsip agroekologi. Pendekatan ini menekankan intensifikasi berkelanjutan melalui perbaikan praktik budidaya, efisiensi input, dan penguatan sistem ekologi pertanian.
Berdasarkan pemodelan yang dikembangkan WRI Indonesia, kombinasi intensifikasi berbasis agroekologi, optimalisasi lahan terdegradasi, serta proteksi lahan sawah yang diperkuat melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2025 dinilai mampu mendukung target peningkatan produksi beras tanpa perlu membuka kawasan hutan baru.
