FAJAR, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi Bupati Pakalongan Fadia Arafiq ditemukan fakta menarik. Nama sang anak, Muhammad Sabiq Ashraff, mendadak jadi perbincangan publik. Dia diduga turut menerima dana Rp4,6 miliar.
Sabiq terlibat dalam lingkaran bisnis keluarga yang bermasalah. Saat baru lulus kuliah, Sabiq langsung jadi Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir perusahaan ini menjadi “kendaraan” utama dalam memonopoli berbagai proyek pemerintah daerah, khususnya pengadaan jasa outsourcing.
Ironisnya, struktur perusahaan ini diisi oleh orang terdekat bupati, termasuk suaminya sebagai komisaris dan putra sulungnya, Muhammad Sabiq Ashraff, yang menjabat sebagai direktur.
Semuanya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Fadia Arafiq di Semarang.
Karier Kilat Sabiq Ashraff
Sosok Muhammad Sabiq Ashraff menjadi sorotan karena lompatan kariernya yang dianggap sangat singkat. Pemuda berusia 27 tahun ini merupakan lulusan Fakultas Hukum yang baru saja menyandang gelar sarjana pada April 2024.
Tak lama setelah lulus, Sabiq langsung menempati posisi strategis sebagai Direktur PT RNB. Di saat yang bersamaan, ia juga terjun ke dunia politik sebagai calon legislatif (Caleg) Partai Golkar untuk DPRD Pekalongan dan berhasil mengamankan kursi sebagai calon terpilih.
Namun, karier gemilang tersebut kini dibayangi persoalan hukum terkait dugaan intervensi proyek keluarga.
Modus Operandi Bisnis Keluarga
KPK membeberkan bahwa PT RNB diduga mendominasi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan selama periode 2023–2026.
Berdasarkan keterangan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, perusahaan tersebut memenangkan proyek di sedikitnya 17 perangkat daerah, tiga RSUD, hingga kantor kecamatan.
“FAR (Fadia Arafiq) melalui MSA (suaminya) diduga kuat mengintervensi para Kepala Dinas untuk memenangkan PT RNB dalam pengadaan jasa outsourcing,” jelas Asep dalam konferensi pers, Rabu (4/3/2026).
Lembaga antirasuah tersebut mengungkap data keuangan yang cukup mencengangkan:
Total Kontrak: Rp46 miliar bersumber dari APBD.
Alokasi Gaji Pegawai: Rp22 miliar.
Dugaan Aliran Dana: Sekitar Rp19 miliar diduga mengalir ke kantong keluarga bupati dan orang-orang kepercayaannya.
Dugaan Intervensi dan Manipulasi Proyek
Praktik lancung ini diduga melibatkan manipulasi dokumen teknis. Sejumlah kepala dinas dikabarkan menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lebih awal kepada pihak perusahaan keluarga agar penawaran PT RNB bisa disesuaikan dan pasti menang.
Selain itu, penyidik juga mengendus bahwa sebagian besar tenaga kerja yang direkrut oleh PT RNB merupakan tim sukses bupati saat pilkada.
Hal ini semakin memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan yang sistematis antara kekuasaan eksekutif dan kepentingan bisnis pribadi.
Fadia Arafiq kini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Skandal ini menjadi pengingat keras bagi publik tentang risiko besar ketika kekuasaan politik dan kontrol bisnis terpusat pada satu keluarga (nepotisme). (*)
Distribusi Uang Korupsi Bupati Pekalongan
Bupati Fadia Arafiq: Rp5,5 miliar.
Mukhtaruddin Ashraff Abu (Suami/Anggota DPR RI): Rp1,1 miliar.
Muhammad Sabiq Ashraff (Anak/Anggota DPRD Pekalongan): Diduga menerima Rp4,6 miliar.
Mehnaz NA (Anak): Diduga menerima Rp2,5 miliar.
Direktur PT RNB (Orang Kepercayaan): Menerima Rp2,3 miliar.
Penarikan Tunai Lainnya: Mencapai Rp3 miliar.
