Grid.ID - Sopir angkot hingga tukang becak di Jabar bakal terima uang saku. Dedi Mulyadi berikan syarat dan wajib untuk dipenuhi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal memberikan bantuan uang saku terhadap para pekerja seperti sopir angkot, tukang becak, dan tukang andong selama seminggu dengan catatan tak beroperasi pada seminggu sebelum dan setelah Lebaran 2026 yang berada di jalur mudik di Jawa Barat.
Terbaru, sopir angkot hingga tukang becak di Jabar bakal terima uang saku. Dedi Mulyadi berikan syarat dan wajib untuk dipenuhi.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi Ramadan di Mapolda Jawa Barat yang turut dihadiri Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, pada Rabu (4/3/2026).
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa dalam sepekan ke depan tugas Polri akan semakin berat karena harus mengawal arus mudik Lebaran 2026. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ingin menambah beban aparat dengan tanggung jawab lain yang memberatkan.
"Seluruh jalur mudik yang ada angkot, becak, andong, dan berbagai hal lainnya dalam mencari nafkah, seminggu sebelum dan setelah Lebaran di daerah itu diliburkan seminggu dan mereka akan mendapatkan uang saku selama mereka libur, agar arus tak ada penyumbatan, serta pemudik yang mudik bisa lewat Jabar dengan tentram, nyaman, dan jalannya mulus," ujar KDM.
Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan sebelumnya pernah berbicara terkait persiapan pengamanan menjelang arus mudik maupun balik Lebaran 2026. Menurut Rudi, pihaknya telah menganalisa apa yang telah terjadi dan alami permasalahan pada tahun sebelumnya.
"Kami ingin tahun ini lebih sukses kembali dalam pelaksanaan pengamanan mudik Lebaran. Lebih sukses indikatornya bahwa nanti masyarakat atau pemudik benar-benar merasakan dalam perjalanannya menuju tempat tujuan itu nyaman, aman, dan lancar.
Pasti terjadi kepadatan dan kami hadir di sana untuk membuat kepadatan itu tak menjadi suatu halangan atau gangguan," katanya, Jumat (27/2/2026) di Tasikmalaya.
Kapolda menambahkan, pelayanan-pelayanan di ruas jalan baik arteri maupun tol akan ditingkatkan, semisal selain ada tim pengurai kemacetan, nanti ketika waktu berbuka para personel akan membagikan takjil ke para pengendara atau pengemudi yang ada di jalan.
"Nanti juga akan ada kerjasama dengan dewan masjid Indonesia untuk masjid-masjid di jalan arteri guna menyediakan tempat peristirahatan," katanya.
Secara umum kondisi arus lalu lintas dari Nagreg atau jalur Nagreg, Garut, hingga Tasikmalaya, Irjen Rudi menegaskan jalur-jalur tadi memang secara infrastruktur berpotensi terjadinya kepadatan karena jalan menurun, menanjak, ada rel kereta api, dan sebagainya, termasuk melewati pasar. Itu memang komponen-komponen yang memengaruhi kelancaran lalu lintas.
"Tapi, kami sudah antisipasi, termasuk juga kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk misalnya ada angkot atau andong yang kira-kira akan menghalangi itu, kami minta kerjasamanya supaya pada masa mudik lebaran mereka dapat bekerja melayani masyarakat dengan ketertiban sesuai dengan yang kami harapkan supaya lancar," katanya.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengimbau masyarakat Jawa Barat yang sedang berada di wilayah Timur Tengah agar segera menghubungi layanan hotline di nomor 0821-2603-0038 apabila mengalami kendala di tengah memanasnya konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan jalur komunikasi yang aktif selama 24 jam penuh guna menjamin keselamatan serta keamanan seluruh warga Jabar yang kini berada di negara-negara kawasan Timur Tengah.
"Kami sampaikan kepada saudara-saudara saya yang berada di kawasan Timur Tengah, yang berasal dari Jawa Barat dan hari ini berada di wilayah konflik bersenjata, apabila ada kesulitan yang dihadapi silakan hubungi Hotline Jabar," ujar Dedi dikutip dari Instagram pribadinya @dedimulyadi71.
Menurut ia, langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya, meski berada di luar negeri.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan keamanan seluruh warga Jawa Barat yang berada di Timur Tengah," ucap Dedi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat serta sejumlah instansi terkait apabila muncul situasi darurat yang memerlukan tindak lanjut lebih serius. Dedi Mulyadi juga menyampaikan doa agar seluruh warga Jabar yang berada di luar negeri senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan, khususnya di tengah kondisi yang belum stabil.
"Semoga kita semua dalam keadaan sehat, nyaman, dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyukan," tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, tercatat sebanyak 3.960 warga asal Jawa Barat bekerja di sejumlah negara kawasan Timur Tengah.
Mengenai potensi evakuasi besar-besaran, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Meski demikian, pelaksanaan teknis evakuasi sepenuhnya akan mengikuti arahan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Untuk saat ini, pemerintah daerah memprioritaskan pendataan ulang secara menyeluruh. Adapun status warga Jabar yang berada di wilayah tersebut cukup beragam, mulai dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar atau mahasiswa, hingga jemaah umrah yang jadwal kepulangannya terdampak situasi keamanan.
"Harapannya warga Jabar di sana tetap aman dan komunikasi dengan keluarga di tanah air tidak terputus," pungkasnya. (*)
Artikel Asli
