Jakarta, tvOnenews.com — Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu perhatian dunia usaha.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai polemik tersebut perlu disikapi dengan dialog terbuka agar kepentingan program ekonomi desa tetap berjalan tanpa mengorbankan industri otomotif nasional.
Menurut Anindya, pembahasan mengenai rencana impor kendaraan operasional tersebut bahkan telah muncul dalam rapat internal Kadin. Ia juga mengungkapkan sempat bertemu secara singkat dengan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membahas isu tersebut.
“Jadi kebetulan juga tadi dibahas dan juga sempat bertemu sebentar dengan pihak Agrinas. Intinya kita ingin duduk bareng. Rencana itu mungkin dalam waktu dekat, mungkin minggu depan,” kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Ia menilai program KDMP memiliki tujuan penting dalam menggerakkan ekonomi desa, terutama melalui penguatan koperasi sebagai motor aktivitas ekonomi di daerah.
Karena itu, Kadin memahami kebutuhan pemerintah menyediakan armada operasional untuk mendukung distribusi logistik desa.
“Kita mengerti kebutuhan KDMP untuk menggerakkan ekonomi. Jadi penting seperti MBG ini menjadi suatu instrumen untuk menggerakkan ekonomi melalui koperasi, dan itu sangat baik,” ujarnya.
Meski demikian, Anindya menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan industri otomotif nasional yang selama ini melibatkan rantai pasok sangat luas, mulai dari produsen besar hingga pemasok kecil di daerah.
“Nah, yang kita ingin sampaikan hanya saja bagaimana menjaga agar industri otomotif nasional tetap terjaga. Karena selain daripada otomotif yang besar, ya, tapi juga ada tier 3, 4, 5 yang memang vendor-vendor dan juga para pemasok, dan juga untuk maintenance yang ada di daerah. Nah, ini yang kita ingin jaga,” katanya.
Menurut dia, polemik impor kendaraan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku industri untuk merumuskan peta jalan jangka panjang pengembangan industri otomotif nasional, termasuk memastikan komitmen terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Tapi saya rasa paling bagus supaya tidak menjadi polemik, paling bagus kita duduk memikirkan jangka panjangnya, peta jalan untuk roadmap industrialisasi otomotif ini bagaimana supaya terjaga, dan upaya-pemerintah untuk TKDN tetap ada,” ujar Anindya.
