Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan agar persoalan kesehatan jiwa anak dan remaja menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia meminta kepala daerah tidak sekadar memberi dukungan moral, tetapi juga memastikan ketersediaan anggaran melalui APBD.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” ujar Mendagri.
Tito mengakui kapasitas fiskal tiap daerah tidak sama. Bagi wilayah dengan kemampuan anggaran terbatas, menurutnya, pemerintah pusat perlu turun tangan agar program tetap terlaksana.
Mendagri juga menilai kepala daerah perlu mendapat pemahaman menyeluruh mengenai urgensi isu ini agar dukungan yang diberikan lebih maksimal.
Untuk itu, ia mengusulkan pertemuan virtual khusus bersama para kepala daerah guna membahas langkah konkret. “Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir,” jelasnya.
Kemendagri akan mengawal agar program kesehatan jiwa anak dan remaja tercantum dalam APBD. Lembaga tersebut juga berencana menerbitkan surat edaran tentang peran pemerintah daerah dalam merespons persoalan ini. Penyusunan arah kebijakan akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
“Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko, Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya apa yang harus mereka lakukan,” ujarnya.
Selain penguatan regulasi, Mendagri mengusulkan skema penghargaan dan insentif bagi daerah yang mampu menjalankan program secara optimal. Menurutnya, mekanisme ini dapat mendorong pemerintah daerah lebih serius dan kompetitif dalam menangani kesehatan jiwa anak dan remaja.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
