Presiden Prabowo mempercepat implementasi energi bersih dan energi baru terbarukan sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rapat tersebut menitikberatkan pada implementasi berbagai program energi bersih, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt serta percepatan konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk 100 gigawatt untuk PLTS dan percepatan konversi kendaraan bermotor,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Bahlil, pemerintah menargetkan konversi bertahap sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi nasional.
Presiden Prabowo, lanjut Bahlil, menginginkan program tersebut segera direalisasikan. Bahkan, Kepala Negara menargetkan implementasinya dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, atau bahkan lebih cepat.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan agar implementasinya dilakukan segera. Maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” ujarnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Presiden membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan transisi energi. Bahlil ditunjuk sebagai ketua satgas yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut.
“Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk percepatan ini dan kami diberi tugas sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat,” kata Bahlil.
Baca Juga: Bahlil: Storage Minyak 3 Bulan di Sumatra Bakal Dibangun Swasta
Ia menambahkan, percepatan transisi energi juga bertujuan mengurangi beban subsidi energi. Salah satunya dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dinilai lebih efisien.
“Dengan konversi dari PLTD ke PLTS, itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” ujarnya.
Selain sektor pembangkit listrik, pemerintah juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Program konversi motor bensin menjadi motor listrik pun terus dikembangkan.
Bahlil menjelaskan bahwa selama ini program konversi motor listrik telah berjalan dengan target sekitar 200 ribu unit per tahun. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin murah, biaya konversi diperkirakan akan terus menurun.
“Sekarang teknologinya sudah mulai lebih murah. Jadi ke depan mungkin sekitar Rp4 juta sampai Rp6 juta untuk konversi. Pemerintah akan berupaya hadir bersama-sama untuk mengurangi beban masyarakat dalam proses konversi ini,” ujarnya.
