Bisnis.com, SURABAYA — Aktivitas operasional dari sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur telah diberhentikan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Emil menjelaskan langkah tegas itu ditempuh karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh belasan SPPG tersebut selama bulan Ramadan, dinilai tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Yang 17 [SPPG] itu sudah diumumkan BGN [diberhentikan sementara waktu], sekarang masih ada lagi yang dievaluasi dan dipantau, totalnya juga sama sekitar 17,” ungkap Emil, Kamis (5/3/2026).
Emil menyebut selain 17 SPPG yang aktivitasnya telah diberhentikan sementara waktu, terdapat sekitar 17 SPPG lainnya di Provinsi Jawa Timur yang berstatus pemantauan dan evaluasi oleh jajaran satuan tugas (Satgas) BGN.
Dia menjelaskan Satgas BGN tersebut terjun langsung ke lapangan guna memastikan pelaksanaan program MBG selama Ramadan di Jawa Timur berjalan sesuai ketentuan.
“Jadi kita ingin pastikan dan didalami ada tambahan sekitar 17 SPPG yang dipantau ketat oleh Satgas BGN karena sudah jelas BGN telah menerbitkan SE Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan MBG Bulan Ramadan, termasuk soal paket makanan dan rekomendasinya,” ucapnya.
Baca Juga
- Ribuan Warga Surabaya Antre Berjam-jam Demi Terima Zakat Mal Rp500.000
- Cuaca Ekstrem Diprediksi Landa Jawa Timur hingga 10 Maret 2026
- Parkir Digital, Pemkot Surabaya Segera Luncurkan Voucher Parkir Suroboyo
Emil menekankan dalam surat edaran tersebut telah diatur secara gamblang jenis makanan yang dianjurkan maupun yang harus dihindari, termasuk potensi risiko makanan yang mudah basi. SPPG diwajibkan tidak menyajikan menu yang berisiko menurun kualitasnya dalam waktu yang relatif singkat.
“Jadi SPPG harus benar-benar mengikuti panduan itu. Jangan memilih makanan yang berisiko cepat basi. Katakan saja buah, pastikan buah itu isinya masih segar, jangan sampai buah itu dibuka ternyata isinya sudah tidak segar,” tegas Emil.
Lebih lanjut, Emil menyebut mekanisme distribusi MBG selama Ramadan telah ditetapkan secara sistematis oleh BGN, termasuk penggunaan tas makanan yang harus dikembalikan siswa-siswi ke sekolah keesokan harinya untuk diisi kembali sesuai jadwal.
“Kemudian ada tas yang diterima siswa itu keesokannya harus kembali ke sekolah untuk diisi MBG di hari tersebut, jadi skemanya sudah ditetapkan dengan baik oleh BGN,” urainya.
Emil membeberkan sebanyak 17 SPPG yang diberhentikan sementara waktu itu tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya empat SPPG di Sumenep, tiga SPPG di Jember, tiga SPPG di Banyuwangi, dua SPPG di Ngawi, dan dua SPPG di Bojonegoro.
Kemudian masing-masing satu SPPG di Nganjuk, Situbondo, dan Madiun juga telah diberhentikan operasionalnya sementara waktu usai dilakukan penyelidikan oleh satgas BGN.
Politikus Demokrat ini juga menyebut satu SPPG di Nganjuk, yakni SPPG Cangkriman, setelah ditelusuri lebih lanjut tidak melakukan pelanggaran dan akan dilakukan peninjauan ulang.
“Itu 17 SPPG yang sudah di-suspend BGN. Namun, satu SPPG yang di Nganjuk yakni SPPG Cangkriman itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan, nanti akan ditinjau ulang. Sekarang masih ada lagi 17 yang dipantau untuk evaluasi,” terangnya.
Lebih lanjut, Emil memastikan bahwa seluruh SPPG yang diberhentikan operasionalnya oleh BGN masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi.
Syaratnya, lanjut dia, masing-masing dari pengelola SPPG tersebut harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan BGN.
“Bisa [aktivitas operasional SPPG dipulihkan], asal ada pembenahan menyeluruh, dan ada quality control dari BGN yang memantau,” pungkasnya.
