Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan menangguhkan sementara kewajiban keanggotaan dalam forum Board of Peace (BoP) di tengah meningkatnya konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Usulan tersebut disampaikan Jimly menjelang agenda silaturahmi Presiden Prabowo Subianto bersama para ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Jimly, langkah awal yang dilakukan Presiden Prabowo dengan menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Iran atas wafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut merupakan sikap yang tepat dari sisi kemanusiaan.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi, kemarin beliau sudah membuat pernyataan resmi turut belasungkawa kepada pemerintah Iran atas wafatnya Supreme Leader-nya. Itu sangat tepat, terlepas dari hubungan kita dengan Amerika atau perbedaan aliran agama,” ujar Jimly.
Jimly menilai sikap pemerintah Indonesia mencerminkan nilai dasar bangsa yang berlandaskan Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tidak dapat menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi dalam konflik internasional.
Baca Juga
- Pro Kontra Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Israel Serang Iran
- Meksiko Ogah Gabung Board of Peace karena Palestina Tak Dilibatkan
- Menlu Sugiono Bertemu Menlu AS di KTT Board of Peace, Ini yang Dibahas
“Kita sebagai negeri Muslim terbesar yang menganut Pancasila tidak bisa menerima pembunuhan biadab. Maka saya bersyukur Presiden setidaknya sudah menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Iran,” katanya.
Meski begitu, Jimly menilai pernyataan belasungkawa saja belum cukup. Ia mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan langkah diplomatik tambahan dengan menangguhkan sementara kewajiban keanggotaan dalam forum BoP.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sinyal politik sekaligus bentuk sikap Indonesia terhadap dinamika geopolitik yang berkembang.
“Mestinya tidak cukup. Ada dua hal yang membuat Presiden Donald Trump senang dengan Indonesia, yaitu BoP dan perjanjian tarif. Nah, dari dua itu bisa kita kurangi separuh,” ujarnya.
Dia menyarankan agar penangguhan tersebut dilakukan hingga dua kondisi terpenuhi.
Pertama, sampai konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mereda. Kedua, hingga terdapat kepastian jadwal pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina.
“Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda. Kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina,” jelas Jimly.
Jimly menegaskan usulan tersebut bukan berarti Indonesia keluar dari forum BoP. Dia menekankan bahwa Indonesia tetap menjadi bagian dari forum tersebut, namun hanya menunda keterlibatan aktif untuk sementara waktu.
“Bukan mundur. Kita tetap saja di situ. Cuma dari dua poin itu kita kurangi separuh, artinya menunda,” ujarnya.
Lebih jauh, Jimly juga menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran sebagai jembatan dialog di dunia Islam, terutama dalam meredakan potensi konflik internal antara berbagai kelompok dan negara.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah kerap memunculkan ketegangan antara berbagai aliran dan kelompok di dunia Islam.
Menurutnya, negara-negara Muslim non-Arab seperti Indonesia, Turki, Iran, dan Pakistan dapat mengambil peran untuk mendorong rekonsiliasi.
“Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar non-Arab sudah saatnya berperan menjembatani potensi konflik yang bisa memecah dunia Islam. Jangan sampai dunia Islam diadu domba,” kata Jimly.
