Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk desa-desa di Indonesia sebagai bagian dari program pengembangan energi bersih nasional. Pada tahap awal, proyek tersebut diprioritaskan sebesar 13 gigawatt (GW) dari rencana total pengembangan 100 GW.
Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan program PLTS tersebut diharapkan dapat menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia. Namun pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan wilayah yang telah memiliki jaringan distribusi listrik agar implementasinya bisa berjalan lebih cepat.
“Awalnya dari usulan 100 gigawatt, tetapi yang akan diprioritaskan terlebih dahulu sekitar 13 gigawatt, terutama di daerah-daerah yang memang sudah memiliki distribusi listrik,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, secara konsep pemerintah sebenarnya ingin membangun PLTS di seluruh desa. Namun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur yang ada.
Menurut Rosan, percepatan pembangunan PLTS juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai dukungan agar proyek tersebut dapat berjalan lebih cepat, termasuk dari sisi kesiapan teknologi dan pendanaan.
Baca Juga: PLTS 100 GW Butuh US$70 Miliar, Reformasi RUPTL Disebut Jadi Penentu
Rosan menambahkan, Presiden telah memberikan arahan agar pembangunan PLTS tersebut dapat dipercepat dengan berbagai opsi pembiayaan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki teknologi dan kemampuan di bidang energi surya serta baterai.
“Bapak Presiden memberikan arahan agar pembangunan ini bisa dipercepat dengan beberapa opsi pendanaan, bekerja sama dengan pihak dalam negeri maupun swasta yang memiliki teknologi solar dan baterainya,” ujarnya.
Program pengembangan PLTS ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperluas akses energi bersih bagi masyarakat di berbagai daerah.
