JAKARTA, DISWAY.ID-- Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kuwait mengalami dampak konflik Timur Tengah. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) langsung gerak cepat memberikan pendampingan.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, tidak menampik jika sejumlah PMI di Kuwait mengalami trauma akibat dampak konflik di sejumlah wilayah Timur Tengah.
"Ada beberapa pekerja migran yang di Kuwait, itu yang bukan dampak fisik, tetapi psikologis. Karena trauma. Traumatik, mungkin ada bom jatuh di dekat apartemennya," ujarnya di Kantor P2MI, Kamis, 5 Februari 2026.
BACA JUGA:Rp58 Miliar Aset Judol Diserahkan Bareskrim ke Negara, Hasil Penelusuran 132 Situs
Meski begitu, pihak KP2MI hingga KBRI di Kuwait sudah melakukan pendampingan. Mereka juga terus aktif menyampakan informasi di berbagai kanal--apabila para PMI memerlukan bantuan.
"Kami telah membangun krisis center, dan kita sudah membangun, sudah memajang hotline, laporan daripada pekerja migran, jika ada sesuatu, segera kita laporkan ke kita," ungkapnya.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus memantau dan mengikuti perkembangan konflik di Timur Tengah. Sehingga keamanan para PMI tetap terlindungi.
"Akan all out memantau, dan mengikuti perkembangan, day to day, detik demi detik, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah," tambahnya.
Di lain sisi, Direktorat Jenderal Pelindungan Kementerian P2MI jug telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik.
Tujuannya, untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara real-time terhadap ribuan pekerja migran Indonesia di negara-negara terdampak. Termasuk, wilayah yang sempat mengalami dampak serangan seperti Qatar dan kawasan sekitar instalasi militer.
BACA JUGA:Perang Iran Memanas, MotoGP Qatar Belum Putuskan Batal, Ezpeleta: Kami Punya Plan B!
Selain itu, pemetaan zona berisiko tinggi terus diperbarui guna mendukung pengambilan keputusan cepat dan terukur.
"Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk," jelas Mukhtarudin terpisah dalam keterangannya baru-baru ini.
Diketahui, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Merespons aksi itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) segera melakukan serangan balasan.
