Gelombang eskalasi militer di Timur Tengah—setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, 28 Februari 2026—telah memicu dinamika geopolitik yang tidak lazim dalam hubungan transatlantik. Sejumlah negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu inti Amerika Serikat justru mengambil jarak dari operasi militer tersebut.
Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, dan Turki secara eksplisit menolak terlibat langsung dalam koalisi militer menyerang Iran. Fenomena ini bukan sekadar sikap diplomatik sementara, melainkan juga cerminan dari perubahan kalkulasi strategis dalam sistem keamanan global kontemporer.
Dalam perspektif teori strategi keamanan global, keputusan negara-negara Eropa tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari logika alliance loyalty menuju strategic autonomy.
Negara-negara NATO kini tidak lagi otomatis mengikuti keputusan militer Washington, tetapi menimbang ulang risiko keamanan domestik, legitimasi hukum internasional, dan stabilitas kawasan. Sikap ini memperlihatkan bahwa sistem aliansi Barat kini lebih bersifat pragmatis daripada ideologis.
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, secara tegas menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer strategis di Rota dan Moron, guna melancarkan serangan ke Iran.
Penolakan ini memiliki makna militer yang sangat penting karena kedua pangkalan tersebut selama ini merupakan titik logistik vital bagi operasi angkatan laut dan udara Amerika di kawasan Mediterania. Madrid memilih menyerukan deeskalasi konflik dan menegaskan kepatuhan terhadap hukum internasional, suatu sikap yang mencerminkan kehati-hatian terhadap eskalasi perang regional.
Turki juga mengambil posisi serupa dengan menolak wilayahnya digunakan sebagai jalur operasi militer terhadap Iran. Sebagai negara anggota NATO yang memiliki posisi geografis strategis di antara Eropa dan Timur Tengah, keputusan Ankara menutup ruang operasi bagi koalisi AS-Israel memiliki implikasi signifikan terhadap jalur logistik militer Barat.
Dalam teori strategi militer, pembatasan akses wilayah transit seperti ini dikenal sebagai denial of operational corridors, yang dapat secara drastis memperlambat mobilisasi kekuatan tempur.
Sementara itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memperingatkan bahwa pecahnya perang antara aliansi Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi membawa konsekuensi serius bagi perdamaian internasional.
Paris menilai konflik tersebut berisiko memicu perang kawasan yang lebih luas, mengingat Iran memiliki jaringan sekutu regional yang luas serta kemampuan militer yang semakin canggih, termasuk teknologi rudal hipersonik.
Dalam kerangka teori deterrence modern, sikap negara-negara Eropa ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap kemampuan balasan Iran yang signifikan.
Setelah lebih dari 27 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran, sejumlah negara Barat mulai mempertimbangkan ulang risiko keterlibatan langsung dalam konflik tersebut. Serangan balasan tersebut menunjukkan bahwa Iran mampu melakukan precision retaliation terhadap aset militer strategis.
Awalnya Pentagon menyatakan bahwa lebih dari dua puluh negara bersedia bergabung dalam operasi maritim pimpinan Amerika di Laut Merah yang dikenal sebagai Operation Prosperity Guardian. Namun, dinamika berubah drastis setelah Iran berhasil melancarkan serangan presisi terhadap berbagai fasilitas militer Amerika. Perubahan sikap ini menggambarkan bahwa koalisi militer modern sangat dipengaruhi oleh persepsi kerentanan infrastruktur strategis.
Dalam konteks teori keamanan kolektif, negara-negara Eropa menegaskan bahwa mereka hanya akan beroperasi di bawah mandat lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan PBB, aliansi NATO, atau Uni Eropa.
Dengan kata lain, mereka menolak keterlibatan dalam operasi militer yang dianggap bersifat unilateral. Sikap ini memperlihatkan bahwa legitimasi hukum internasional masih menjadi variabel penting dalam keputusan perang negara-negara demokrasi Barat.
Presiden Prancis juga menegaskan bahwa komitmen militer negaranya di kawasan Teluk hanya bertujuan melindungi kepentingan Inggris, bukan untuk menyerang Iran.
Hal ini berkaitan dengan pakta pertahanan bilateral antara Prancis dan Inggris yang mengharuskan kedua negara saling melindungi aset strategis masing-masing. Dalam teori militer, operasi semacam ini disebut defensive force projection, bukan ofensif.
Iran sendiri memperingatkan negara-negara Eropa bahwa keterlibatan dalam serangan Amerika Serikat dan Israel akan dianggap sebagai tindakan perang langsung terhadap Teheran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa setiap negara yang memberikan dukungan militer terhadap serangan tersebut akan dianggap sebagai pihak dalam konflik. Pernyataan ini mencerminkan strategi extended deterrence, yaitu memperluas ancaman balasan untuk mencegah negara lain ikut campur.
Dimensi lain yang memperumit konflik ini adalah munculnya operasi intelijen rahasia di kawasan Teluk. Laporan dari jurnalis Amerika, Tucker Carlson, menyebut bahwa Qatar dan Arab Saudi berhasil menangkap agen Mossad Israel yang diduga merencanakan operasi pemboman di wilayah luar Iran.
Jika laporan ini akurat, dinamika tersebut menunjukkan adanya operasi false flag intelligence, yang sering digunakan dalam strategi spionase untuk memprovokasi konflik.
Dalam teori spionase militer modern, operasi intelijen semacam ini sering bertujuan menciptakan kondisi psikologis tertentu di kawasan konflik. Operasi provokasi dapat memicu respons militer yang kemudian dijadikan alasan untuk eskalasi perang. Namun, kegagalan operasi tersebut justru memperkuat kecurigaan negara-negara Teluk terhadap agenda perang yang lebih luas.
Akibatnya, sejumlah negara Teluk memilih untuk tidak bergabung dalam aliansi Amerika–Israel melawan Iran. Mereka menilai konflik tersebut berpotensi menyeret kawasan ke dalam perang besar yang tidak menguntungkan stabilitas ekonomi maupun keamanan regional.
Negara-negara Teluk juga menyadari bahwa wilayah mereka dapat menjadi target serangan balasan Iran. Iran telah menyadarkan bahwa penyerangan atas sejumlah pangkalan militer AS, sesungguhnya untuk membuktikan AS tidak bisa melindungi negara mitra.
Serangan Iran sendiri menunjukkan tingkat presisi yang tinggi dengan menargetkan fasilitas militer strategis Amerika Serikat dan Israel. Dalam doktrin militer modern, pendekatan ini disebut counter-force targeting, yaitu menyerang aset militer lawan tanpa menyasar populasi sipil secara langsung.
Strategi ini dirancang untuk melemahkan kemampuan tempur lawan tanpa memicu kecaman internasional yang berlebihan. Bahkan, Iran telah menyebar titik peluncuran rudal maupun drone, sehingga tidak ada tempat khusus sebagai pusat senjata, baik rudal, drone, maupun alutsista lainnya.
Israel, di sisi lain, dilaporkan menghadapi tekanan besar akibat terbatasnya persediaan rudal pencegat untuk sistem pertahanan udara mereka. Hal ini membuat Iran semakin leluasa melakukan serangan balasan terhadap sejumlah target strategis. Dalam konteks perang modern, ketahanan sistem pertahanan udara merupakan faktor krusial dalam mempertahankan stabilitas domestik.
Salah satu serangan paling signifikan adalah penghancuran radar sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) milik Amerika Serikat di Al-Ruwais, Uni Emirat Arab, oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).
Kehancuran sistem radar tersebut menyebabkan jaringan deteksi rudal Amerika di kawasan mengalami gangguan serius. Tanpa radar strategis, kemampuan deteksi dini terhadap serangan rudal menjadi sangat terbatas.
Serangkaian serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer Iran yang disebut Operation True Promise 4. Operasi ini menunjukkan kemampuan Iran dalam melakukan perang jaringan (network-centric warfare), yaitu menyerang titik-titik sensor utama untuk melumpuhkan sistem pertahanan lawan secara keseluruhan.
Fakta bahwa sistem Patriot yang selama ini menjadi andalan pertahanan rudal Barat tidak mampu sepenuhnya menghadapi rudal hipersonik Iran juga menjadi pelajaran penting bagi negara-negara NATO. Dalam teori militer modern, munculnya teknologi hipersonik telah mengubah keseimbangan kekuatan strategis karena sistem pertahanan konvensional sulit mencegatnya.
Dengan demikian, keengganan sejumlah negara NATO untuk terlibat dalam perang melawan Iran tidak semata-mata bersifat politik, tetapi juga merupakan kalkulasi militer rasional.
Mereka menyadari bahwa konflik ini berpotensi berkembang menjadi perang regional berskala besar dengan risiko yang jauh melampaui keuntungan strategis.
Dalam perspektif keamanan global, keputusan tersebut mencerminkan munculnya era baru di mana bahkan sekutu terdekat Amerika Serikat pun mulai menimbang ulang keterlibatan mereka dalam konflik geopolitik besar.
