Prabowo memberikan tugas kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Satgas percepatan transisi energi.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto terus mendorong transisi energi bersih dan terbarukan dengan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (5/3/2026).
“Kami diberikan tugas oleh Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ucap Bahlil.
Pembentukan satgas ini merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi motor listrik.
Bahlil mengatakan bahwa upaya tersebut ditargetkan dapat tercapai dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan. “Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” tuturnya.
Percepatan transisi energi ini, menurut Bahlil, selain meningkatkan penggunaan energi bersih juga dapat mendorong efisiensi. Bahlil menyebut konversi pembangkit listrik bertenaga diesel (PLTD) menjadi tenaga surya tersebut dapat turut mengurangi subsisdi listrik.
“Karena dengan kita mengonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” kata dia.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto menuturkan bahwa percepatan transisi energi nasional ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor energi di tengah perubahan harga global yang sangat dinamis.
“Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” tuturnya.
Brian juga menambahkan upaya lainnya dalam percepatan transisi energi ini meliputi penggantian kompor LPG menjadi kompor listrik. Menurutnya, konversi ini juga akan berdampak kepada efisiensi dan stabilitas APBN melalui pengurangan beban subsisdi LPG.
“Sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu intinya harus kita kurangi sehingga APBN kita lebih stabil,” kata dia.
Langkah pemerintah dalam percepatan transisi energi ini selain untuk memperluas penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan, juga mencerminkan bagian dari upaya besar untuk mencapai kedaulatan energi nasional.
(Febrina Ratna Iskana)
