jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan serangan gabungan oleh militer Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran seharusnya membuat Indonesia mengundurkan diri dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Kontestan Pilpres 2024 itu berpendapat tidak semestinya Indonesia memberi karpet merah kepada pelanggar kedaulatan negara lain.
BACA JUGA: Pesan Khusus Prabowo untuk Rakyat Indonesia
Menurut Anies, Indonesia memiliki sikap politik internasional bebas aktif yang memiliki kewajiban memilih sisi yang selaras dengan prinsip konstitusi, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan,
“Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, 'maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri',” ucap Anies melalui akunnya di Instagram, Kamis (5/3).
BACA JUGA: Iran Bersumpah Bertempur dengan Seluruh Kekuatan Melawan AS-Israel
Peraih gelar Ph.D. ilmu politik dari Northern Illinois University, AS, itu menegaskan keluar dari Board of Peace bukan tindakan antiperdamaian, melainkan sebagai cara bagi Indonesia untuk menunjukkan politik luar negeri bebas aktif yang tidak mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tetapi setia pada nurani bangsa.
Anies pun mengingatkan akan pentingnya memegang Semangat Bandung yang lahir pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955.
BACA JUGA: Dubes Boroujerdi Tegaskan Iran tidak Akan Bernegosiasi dengan AS
“Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri?” tanyanya.
Anies menambahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa Indonesia berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan keperdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sebagai pelopor KAA dan Gerakan Non-Blok, Indonesia juga mewarisi reputasi suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional.
“Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu,” tutur Anies.
“Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?“ tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak meminta agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.
MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.
Di sisi lain, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Dr. Darmansjah Djumala mengingatkan partisipasi Indonesia dalam BoP.
BoP, menurut Djumala, bertujuan mendorong perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina melalui formula two-state solution.
“Apabila reperkusi perang Israel–Palestina meluas ke negara-negara lain sehingga menyulitkan proses perdamaian dalam Dewan Perdamaian, Indonesia perlu secara cermat mengevaluasi keterlibatannya,” ucap Djumala dalam keterangannya, pada Senin (2/3). (mcr4/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pria Mengaku Jenderal Mengamuk di SPBU, Brutal, Tiga Orang Dipukuli
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
