Bisnis.com, SEMARANG - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DI Yogyakarta menyatakan kesiapannya dalam mematuhi regulasi pembatasan operasional angkutan barang menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau tahun 2026.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah guna menjaga stabilitas arus lalu lintas nasional.
Bambang Widjanarko, Ketua DPD Aptrindo Jateng-DI Yogyakarta, mengungkapkan bahwa koordinasi tahun ini berjalan jauh lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya.
Pemerintah dinilai telah memberikan kepastian regulasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam jangka waktu yang cukup ideal bagi para pengusaha untuk melakukan penyesuaian jadwal operasional armada.
"Kami mengikuti anjuran ketum aptrindo untuk menaati imbauan SKB karena SKBnya juga diberikan satu bulan sebelum Ramadan, atau 2 bulan sebelum Idulfitri. Kami memiliki persiapan waktu yang lebih cukup dibanding SKB sebelumnya yang terbitnya mendadak sekali," ujar Bambang Widjanarko dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (4/3/2026) di Kota Semarang.
Pembatasan angkutan Lebaran 2026 dijadwalkan berlangsung selama 16 hari, terhitung mulai tanggal 13-29 Maret 2026.
Durasi pembatasan yang dimulai lebih awal ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi pergerakan pemudik yang diprediksi meningkat seiring dengan adanya hari libur nasional Nyepi yang berdekatan dengan momentum Ramadan.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono, menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi akan mengikuti arahan pengurus untuk bersikap kooperatif.
"Sesuai arahan DPP Aptrindo, untuk masa libur lebaran 2026 ini Aptrindo ikut aturan pemerintah. Kita ingat tahun lalu Aptrindo ramai-ramai demo di Jakarta, dimana-mana, tapi tahun ini kita tidak ada demo, penolakan, kita ikuti SKB," tegasnya.
Namun, di balik kepatuhan tersebut, sektor logistik di Jawa Tengah masih dibayangi oleh krisis kapasitas di Pelabuhan Tanjung Emas. Supriyono mengungkapkan bahwa kondisi pelabuhan saat ini berada dalam tingkat kepadatan yang sangat tinggi.
Kepadatan ini telah menyebabkan masa tunggu kapal (dwelling time) membengkak hingga lebih dari 5 hari.
Kondisi tersebut dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di wilayah Jawa Tengah, terutama dengan masifnya aktivitas industri di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
Baca Juga
- Serikat Buruh di Jateng Berharap Tidak Ada Penundaan Pembayaran THR
- Gratis, Ini Jadwal dan Cara Daftar Program Balik Rantau Jateng 2026
- Pemprov Jateng Dirikan Posko THR di 7 Lokasi
Arus barang yang terus mengalir dari kawasan industri tersebut tidak sebanding dengan kapasitas penampungan di pelabuhan yang mulai terbatas.
Kekhawatiran utama para pengusaha muncul pada periode pasca-lebaran. Mengingat operasional kapal dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan tetap berjalan selama hari libur, tumpukan kontainer diprediksi akan semakin menggunung sementara distribusi keluar pelabuhan terhenti akibat pembatasan truk.
"Yang saya takutkan nanti habis lebaran terjadi kemacetan di pelabuhan, sekarang saja sudah sangat crowded apalagi selama libur, truk dan kapal tetap bekerja, tetap masuk semarang dan bongkar muat di pelabuhan. Jadi tidak ada libur angkutan kapal, hanya di hari H," jelas Supriyono.
Kondisi ini berpotensi memicu pembengkakan biaya bagi para pelaku ekspor dan impor di Jawa Tengah. Kontainer yang mengendap di pelabuhan lebih dari 3 hari akan dikenakan tarif progresif serta biaya sewa kontainer (deturrage) yang cukup tinggi dari pihak pelayaran jika melebihi batas waktu yang ditentukan.
Pihak Aptrindo berharap pemerintah dan otoritas pelabuhan dapat memberikan relaksasi atau solusi manajemen arus barang agar kebijakan pembatasan angkutan di jalan raya tidak justru membebani daya saing industri akibat biaya logistik yang tidak terkendali di area pelabuhan selama masa transisi Lebaran 2026.
