JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tidak diputuskan secara tergesa-gesa karena sudah ada pembicaraan panjang dengan negara-negara Teluk terkait rencana itu.
Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy menyebutkan, cerita itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam, ulama, pendakwah, hingga pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
"Beliau tadi menjelaskan tentang keanggotaan beliau atau Indonesia di BoP. Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta," kata Muhadjir usai pertemuan itu.
Baca juga: Prabowo Klarifikasi soal Gabung BoP hingga Teken Tarif dengan AS Saat Bertemu Ormas Islam
"Tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah terutama wilayah teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung," imbuh dia.
Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menyebut, keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan sebuah strategi yang disiapkan Prabowo.
Strategi itu sebagai bentuk perjuangan Indonesia menciptakan perdamaian dari internal forum strategis.
"Strategi yang beliau (Prabowo) pilih adalah yang disebut dengan strategy from within. Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam," tutur dia.
Baca juga: Prabowo Disebut Tak Ingin Gegabah Putuskan Keluar BoP, Mau Ikhtiar Dulu
Ia meyakini, segala keputusan Prabowo akan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta sesuai dengan koridor konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Solusi Dua Negara (two-state solution).
"Kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel," beber Muhadjir.
Oleh karena itu, Indonesia akan terus berupaya menciptakan perdamaian bagi Palestina apapun konsekuensinya.
"Apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun apa Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin (BoP), di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina tadi berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang menjadi pegangan kita," kata Muhadjir.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
