Bogor, ERANASIONAL.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan penyuluhan pemberian layanan bantuan hukum sekaligus koordinasi strategi komunikasi publik dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan yang berlangsung di Bogor, Kamis (5/3), ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum serta menyelaraskan strategi komunikasi guna mendukung pelaksanaan program MBG yang transparan dan akuntabel.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi persoalan hukum sekaligus memastikan penyampaian informasi program kepada masyarakat berjalan secara tepat.
“Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif agar seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Hida di Bogor, Kamis (5/3).
Selain membahas mekanisme pemberian bantuan hukum bagi aparatur dan pelaksana program, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi Program MBG.
Dalam sesi diskusi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai potensi persoalan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan program pemerintah, langkah mitigasi risiko, serta strategi komunikasi publik yang adaptif agar informasi program tersampaikan secara jelas dan akurat kepada masyarakat.
“Penguatan aspek hukum dan komunikasi publik merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam tata kelola program pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tegas Hida.
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pejabat serta aparatur di lingkungan Badan Gizi Nasional yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG.
