JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan, pemerintah mendengarkan soal desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Usai menghadiri buka bersama Presiden Prabowo Subianto dan para ulama, Nusron menyebut bahwa pemerintah tidak antikritik terhadap pandangan tersebut.
"Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian," ujar Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
Baca juga: Prabowo Disebut Tak Tergesa Bawa Indonesia Gabung BoP, Sudah Bicara dengan Negara Teluk
Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dipandang sebagai satu-satunya forum untuk mewujudkan kemerdekaan di Palestina.
Jika tidak lewat Board of Peace, Prabowo disebutnya bertanya bagaimana Indonesia dapat berkontribusi terhadap perdamaian dunia jika tidak ada forum spesifik yang diikuti.
"Presiden mempertanyakan, kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa?" jelas Nusron.
"Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP," sambungnya.
Baca juga: Gus Yahya Sebut Prabowo Akan Manfaatkan BoP untuk Deeskalasi Konflik di Timur Tengah
Di samping itu, Prabowo juga disebutnya tidak ingin gegabah memutusukan mengundurkan diri dari keikutsertaan Indonesia di Board of Peace.
"Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," ujar politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Prabowo mempertimbangkan secara serius opsi keluar dari Board of Peace (BoP).
Terutama jika lembaga bentukan Trump tersebut justru memperluas perang dan bukan menghadirkan perdamaian.
Hal tersebut disampaikan Hidayat saat menanggapi munculnya desakan agar Indonesia keluar dari BoP, menyusul agresi militer ke Iran yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
“Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh. Karena mestinya damai malah kemudian terjadi perang yang melebar ke mana-mana,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Baca juga: Tinjauan Yuridis dan Prosedural Pengunduran Diri Indonesia dari Board of Peace
Sejak awal, BoP disebut dibentuk untuk menghadirkan perdamaian, tidak hanya di Palestina, tetapi juga di kawasan konflik lainnya.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai kondisi yang terjadi saat ini justru berlawanan dengan tujuan tersebut.
Hidayat kemudian menyinggung kembali sikap pemerintah yang sempat menyatakan kesiapan untuk mengambil opsi keluar dari BOP, apabila tujuan utama organisasi tersebut tidak terealisasi.
Baca juga: FPI Surati Prabowo Minta Keluar dari BoP: Kami Percaya Presiden, Tidak dengan AS-Israel
“Dan bila demikian, kalau kemarin Pak Prabowo waktu bertemu dengan ormas-ormas Islam dan berikutnya bertemu dengan para mantan Menlu, Pak Wamenlu kan disampaikan oleh Kemenlu atau oleh Menlu bahwa Indonesia siap mengambil opsi untuk keluar dari BoP kalau ternyata BoP tidak merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama,” tutur Hidayat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
