JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, Komisi telah merampungkan tugasnya untuk menyusun rekomendasi terkait reformasi Polri usai kerusuhan Agustus 2025 lalu.
Jimly mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto agar dapat melaporkan hasil kerja Komisi Reformasi polri.
"Pak Mensesneg sama Pak Seskab akan mengatur, diusahakan sebelum Lebaran. Ya karena ini lagi sibuk sekali Beliau ini," kata Jimly usai bertemu Presiden Prabowo dan para ulama di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026) malam.
Baca juga: Ikut Bukber, Jimly Mau Bisik-bisik Hasil Komisi Reformasi Polri ke Prabowo
Jimly menuturkan, pertemuan Komisi dengan Prabowo perlu diatur waktunya mengingat kesibukan Prabowo dan perhatian pemerintah dalam merespons isu konflik di Timur Tengah.
"Jadi pembicaraan isu global ini serius dan saya kira menyita waktu perhatian. Jadi kami mengerti maka laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri itu belum dapat waktu. Tapi tadi dijanjikan sebelum Lebaran," ucap dia.
Jimly pun menjelaskan bahwa rekomendasi dari Komisi disusun dalam 10 buku yang menampung berbagai aspirasi publik.
Ia mennyebutkan, beberapa rekomendasi dapat dijalankan dengan revisi aturan.
Baca juga: Komisi Reformasi: Persoalan Kultur Jadi Masalah Serius di Internal Polri
"Tapi ada hal-hal yang sifatnya prinsipil harus mengubah undang-undang, dan memerlukan juga peraturan pelaksanaannya, serta keperluan merevisi regulasi internal. Sekitar 8 Perpol (Peraturan Kepolisian) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang harus direvisi supaya itu bisa jadi pegangan dalam rangka melakukan reformasi internal secara berkelanjutan untuk jangka panjang," kata Jimly.
Sebelumnya, Jimly juga sempat menyebutkan bahwa ada empat poin rekomendasi utama yang akan dilaporkan kepada Presiden.
Meski demikian, agenda reformasi Polri mencakup berbagai aspek dan direncanakan berlangsung hingga 2029.
Baca juga: Mahfud MD Sebut 4 Masalah Struktural yang Dibahas Komisi Reformasi Polri
"Yang paling penting yang kita laporkan itu ada empat. Tapi yang lain nih masih banyak, misalnya untuk reformasi internal kita targetkan jangka menengah sampai 2029," ungkap Jimly, 7 Februari 2026.
Jimly menekankan, roadmap reformasi Polri akan dijalankan secara berkelanjutan, baik oleh Kapolri saat ini maupun pengganti berikutnya.
“Pokoknya sampai 2029 pemerintahan Presiden Prabowo berakhir, kita mudah-mudahan sudah tuntas," kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
