Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Setelah sebelumnya menyalurkan santunan untuk korban meninggal dan luka berat, Kemensos bekerja sama dengan PT POS Indonesia mulai menyalurkan bantuan adaptif lainnya seperti bantuan isian hunian, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), dan jaminan hidup (Jadup).
“Sekarang kita sedang berproses penyaluran untuk bantuan isian hunian dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Di mana untuk isian hunian itu sebesar Rp 3 juta (per keluarga), untuk BSSE itu sebesar Rp 5 juta (per keluarga),” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada konferensi pers usai pertemuan dengan Plt. Direktur Utama PT POS Indonesia di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang telah terverifikasi dan akan menerima bantuan isian hunian serta BSSE adalah sebanyak 67.886 KPM dengan total keseluruhan kebutuhan anggaran senilai lebih dari Rp 543 miliar.
“Seperti diketahui data itu diproses dari bawah. Pertama BNPB memberikan data, lalu ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, sudah menyangkut BNBA-nya, lalu ditandatangani oleh Pak Kapolres dan Pak Kajari. lalu diverifikasi oleh Pak Mendagri. Setelah itu menjadi data final untuk menjadi pedoman kami menyalurkan. Dalam proses penyaluran ini, kami menugaskan PT POS Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, nilai bantuan jaminan hidup adalah sebesar Rp 450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Data yang telah terverifikasi untuk penerima jadup yakni 248.588 penerima manfaat (PM) dengan total keseluruhan kebutuhan anggaran senilai lebih dari Rp 335 miliar.
Pada tahap pertama, PT POS Indonesia menyalurkan bantuan isian rumah dan BSSE kepada 38.070 KPM serta bantuan jadup kepada 143.496 PM di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Inilah kira-kira gambarannya, karena penyaluran ini diharapkan bisa cepat tapi juga tepat sasaran, prudent, penuh kehati-hatian, bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kita terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mengirim data dengan baik,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Plt. Direktur Utama PT POS Indonesia, Haris menjelaskan hingga hari ini (5/3), PT POS sudah berhasil menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada kurang lebih 17 ribu KPM atau lebih dari 26 persen. Jumlah tersebut akan terus bertambah dan selesai sebelum lebaran.
“Dalam waktu berapa hari ke depan, jadi secara total seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi. Dari 67 ribu keluarga penerima manfaat, kami targetkan Tanggal 15 nanti sudah selesai semuanya. Sehingga kita harapkan sebelum lebaran, semua saudara-saudara kita sudah menerima haknya, baik itu tadi bantuan isian hunian kemudian bantuan stimulan sosial ekonomi,” kata Haris.
Lebih lanjut, Haris juga mengatakan PT POS akan segera menyalurkan bantuan jaminan hidup. Dengan dukungan Kantor Pos yang tersebar di berbagai wilayah, Haris berharap penerima bisa segera menerima haknya.
“Harapan kita nantinya dengan ketersebaran kantor kami, termasuk juga kalau penerima mungkin karena sudah mau persiapan lebaran, tidak ada di tempat. Cukup menghubungi (atau) datang ke Kantor Pos kami, nanti teman-teman saya di Kantor Pos, itu akan mengontak kami dari Satgas Pusat, untuk mungkin bisa juga kita bayarkan di tempat dia melakukan silaturahmi Idul Fitri,” imbuhnya.
Haris menerangkan proses penyaluran akan melibatkan Kantor-Kantor Pos di tiga Provinsi tersebut, melalui tiga cara penyaluran yakni dibayarkan di Kantor Pos, di Komunitas (Kantor Desa, Kelurahan, dan lain sebagainya), serta diantarkan secara langsung khususnya kepada penerima lansia atau penerima dalam kondisi sakit.
“Kami sudah melakukan proses penyaluran dalam tiga hari ini dengan melibatkan Kantor Pos kita. Jadi kantor kita kalau di tiga Provinsi ini lebih kurang 454 kantor,” pungkasnya.
Turut hadir pada pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, EVP Government and Corporate Business PT POS Indonesia Hendra Sari, VP Penyaluran Dana PT POS Indonesia Andi Rosa, serta stakeholder lainnya.
