GRESIK (Realita)- Polemik perkara kontrak mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gresik kembali memanas.
Kali ini, konflik tidak hanya menyangkut kerja sama dapur, tetapi merembet pada hubungan antara perusahaan penyelenggara dengan kuasa hukum yang sebelumnya mendampingi perkara tersebut.
Baca juga: Polres Madiun Kota, Amankan Tiga Terduga Pelaku Penipuan Modus Pengurusan Dapur MBG hingga “Titik Biru”
Kantor hukum PAS dan Partners menyatakan siap menempuh langkah hukum setelah mengaku dicabut kuasanya secara sepihak oleh PT Bumi Pangan Kuwali.
Pencabutan itu terjadi saat perkara sengketa kontrak mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih bergulir di Pengadilan Negeri Gresik.
Koordinator tim advokat PAS dan Partners, Sagitarius, mengungkapkan pihaknya merasa dirugikan karena sejumlah kewajiban honorarium yang telah disepakati dalam kontrak pendampingan hukum belum diselesaikan oleh perusahaan tersebut.
“Selama proses pendampingan, kami hanya menerima biaya operasional sidang. Padahal ada kesepakatan honorarium dan komitmen success fee yang hingga kini belum dipenuhi,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, tim kuasa hukum telah bekerja sejak awal dengan menyusun strategi gugatan terhadap delapan mitra dapur yang terlibat dalam sengketa kerja sama program MBG. Upaya itu bahkan mulai menunjukkan hasil pada tahap awal persidangan.
Pada sidang kedua, dua dari delapan tergugat memilih menempuh jalur damai dan kembali menjalankan kontrak kerja sama yang sebelumnya disengketakan.
Menurutnya, tim kuasa hukum telah bekerja sejak awal dengan menyusun strategi gugatan terhadap delapan mitra dapur yang terlibat dalam sengketa kerja sama program MBG. Upaya itu bahkan mulai menunjukkan hasil pada tahap awal persidangan.
Pada sidang kedua, dua dari delapan tergugat memilih menempuh jalur damai dan kembali menjalankan kontrak kerja sama yang sebelumnya disengketakan.
Bagi tim advokat, capaian tersebut merupakan hasil dari strategi litigasi dan pendekatan hukum yang mereka lakukan selama proses persidangan.
Baca juga: Dana Belum Cair, 14 SPPG Bojonegoro Berhenti Salurkan MBG
Namun setelah proses tersebut berjalan, PT Bumi Pangan Kuwali justru mencabut kuasa hukum secara sepihak pada 17 Februari 2026.
Sagitarius menilai keputusan tersebut diambil tanpa komunikasi yang jelas maupun penyelesaian kewajiban administrasi terhadap pihaknya.
Ia juga mengaku terkejut setelah mengetahui adanya advokat lain yang disebut ikut menangani perkara tersebut dengan membawa nama firma hukum PAS dan Partners tanpa sepengetahuan timnya.
“Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami karena tidak pernah ada pemberitahuan maupun persetujuan dari pihak kami,” katanya.
Dalam perhitungan internal kantor hukum tersebut, hak success fee yang dijanjikan berkaitan dengan skema kontribusi per porsi dalam program kerja sama dapur MBG.
Baca juga: Hampir Dua Pekan Tak Terima MBG, Siswa MTs di Lamongan Mengadu ke Presiden
Dengan kapasitas produksi ribuan porsi per hari dari beberapa mitra, nilai yang dipersoalkan disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Atas dasar itu, PAS dan Partners menyatakan tengah menyiapkan gugatan baru terhadap PT Bumi Pangan Kuwali untuk menuntut pemenuhan hak profesional serta kerugian yang dianggap timbul akibat pencabutan kuasa secara sepihak.
Sagitarius menegaskan langkah hukum tersebut dilakukan untuk menjaga profesionalitas profesi advokat serta memastikan setiap perjanjian kerja sama dijalankan dengan itikad baik.
“Prinsipnya sederhana, setiap kerja profesional harus dihargai dan setiap kesepakatan wajib dipenuhi,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak PT Bumi Pangan Kuwali belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana gugatan balik yang disampaikan oleh kantor hukum tersebut.
Reporter: M.Yusuf Al Ghoni
Editor : Redaksi
