Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Semarang
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan yang semakin kompleks.
Menurut Atip, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting agar kebijakan pendidikan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
“Konsolidasi daerah bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi ruang strategis untuk menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah. Pendidikan adalah agenda kolektif bangsa. Tanpa konsolidasi, kebijakan bisa berjalan sendiri-sendiri dan terfragmentasi,” ujar Atip dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa melalui konsolidasi, kebijakan pendidikan nasional dapat diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa mengabaikan standar mutu pendidikan secara nasional.
Atip juga menekankan bahwa pendidikan harus berperan sebagai motor penggerak transformasi sosial di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga membangun karakter, integritas, serta jiwa kebangsaan.
“Pendidikan harus melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan,”jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menetapkan sejumlah program prioritas yang menjadi bagian dari upaya transformasi pendidikan nasional.
Program tersebut mencakup penguatan layanan dasar pendidikan, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, serta pengembangan karakter dan talenta generasi muda.
Selain itu, Atip menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan harus dijalankan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif.
“Tantangan pendidikan saat ini tidak bisa dijawab dengan cara lama. Jika kita ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, maka langkah kreatif dan kebijakan inovatif menjadi keharusan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip partisipatif, kolaboratif, berbasis data, dan kontekstual dalam menjalankan kebijakan pendidikan, sehingga setiap program dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Editor: Redaksi TVRINews
