KASUS yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia A. Rafiq, kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung perkara korupsi di Indonesia.
Penangkapan melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekadar peristiwa hukum yang menyangkut individu tertentu.
Ia juga menjadi cermin yang memantulkan persoalan yang lebih luas dalam praktik politik lokal kita.
Fadia A. Rafiq sebelumnya dikenal publik sebagai mantan penyanyi dangdut yang populer melalui lagu “Cik Cik Bum Bum”. Perjalanan kariernya dari panggung hiburan menuju panggung politik menggambarkan dinamika demokrasi yang terbuka.
Dalam sistem demokrasi elektoral, siapa pun memiliki kesempatan untuk memasuki ruang politik dan memperoleh mandat publik. Namun, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan tidak cukup ditopang oleh popularitas semata.
Baca juga: Bupati Pekalongan, Belajar Lah...
Kekuasaan publik menuntut integritas, kapasitas, dan tanggung jawab moral yang besar. Ketika seorang pemimpin terseret dalam kasus korupsi, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi itu sendiri.
Kronologi KasusMelansir dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Rabu (4/3/2026).
Setelah penetapan tersebut, KPK langsung menahan Fadia selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Fadia diduga terlibat dalam rangkaian tindakan yang saling berkaitan, mulai dari mendirikan perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), mengikutsertakan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan, hingga mengarahkan sejumlah pejabat dan perangkat daerah agar memenangkan perusahaan tersebut dalam proses tender.
Perusahaan itu juga diisi oleh sejumlah orang yang sebelumnya menjadi tim sukses Fadia dalam kontestasi politik.
KPK mengungkap bahwa sepanjang 2023–2026, PT RNB menerima kontrak dari berbagai perangkat daerah di Pemkab Pekalongan dengan total nilai sekitar Rp 46 miliar, termasuk proyek outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga RSUD, dan satu kecamatan pada 2025.
Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp 22 miliar yang digunakan untuk membayar gaji pegawai outsourcing, sementara sekitar Rp19 miliar diduga mengalir dan dinikmati oleh keluarga bupati.
Di tengah sorotan publik atas kasus tersebut, pernyataan Fadia A. Rafiq yang menyebut dirinya “hanya penyanyi dangdut” dan tidak memahami birokrasi justru menimbulkan ironi yang tajam.
Baca juga: Besar Pasak daripada Tiang
Alih-alih meredakan kritik, ungkapan itu justru membuka pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana kekuasaan dipahami dan dijalankan dalam politik lokal kita.
Demokrasi memberi ruang yang luas bagi siapa pun untuk terlibat dalam politik. Seorang seniman, pengusaha, aktivis, atau tokoh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.
