Komisi Reformasi Polri Rampungkan 10 Buku Rekomendasi, Usul Revisi 8 Perpol dan 24 Perkap

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddqie mengatakan pihaknya mengumpulkan 10 buku yang berisi hasil rekomendasi komisi dan dirumuskan berdasarkan berbagai aspirasi dari beragam elemen kelompok masyarakat.

"Sudah lengkap, rekomendasinya sudah lengkap, 10 buku. Ya kan karena kita hasil menampung aspirasi dari masyarakat," kata Jimly, Jumat, 6 Maret 2026.

Lebih jauh Jimly menuturkan, hasil tersebut ada rekomendasi sekitar 8 Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap) yang akan didorong untuk direvisi.

BACA JUGA:Nusron Ungkap Prabowo Bahas Konflik Iran dan Kesepakatan Dagang AS Saat Buka Bersama Ulama

"Ada hal-hal yang sifatnya prinsipil harus mengubah undang-undang, dan memerlukan juga peraturan pelaksanaannya, serta keperluan merevisi regulasi internal. Sekitar 8 Perpol (Peraturan Kepolisian) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang harus direvisi supaya itu bisa jadi pegangan dalam rangka melakukan reformasi internal secara berkelanjutan untuk jangka panjang," jelasnya.

Ia berharap rekomendasi ini bisa dilaporkan sebelum lebaran.

"Sudah selesai. Jadi mudah-mudahan sebelum tadi akan diatur Pak Mensesneg dan Pak Seskab, mudah-mudahan sebelum lebaran," tutur Jimly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa komisi yang dipimpinnya telah menyelesaikan seluruh tugasnya.

Namun, sejumlah keputusan penting masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Komisi Percepatan Reformasi sudah selesai menjalankan tugasnya, tinggal ada keputusan-keputusan yang kami tidak bisa putuskan sendiri,” kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 5 Maret 2026.

BACA JUGA:Transaksi ZISWAF BSI Naik 14 Persen Selama Ramadan

Jimly mengatakan pihaknya sebenarnya sudah beberapa kali meminta waktu untuk melaporkan hasil kerja komisi kepada Presiden. Namun hingga kini pertemuan tersebut belum terlaksana karena padatnya agenda kepala negara.

Ia menjelaskan rencana pelaporan sebelumnya dijadwalkan sebelum Presiden melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Namun rencana tersebut batal karena keterbatasan waktu.

“Tadinya sebelum pergi ke Amerika, tapi ternyata tidak bisa. Janjinya setelah pulang dari Amerika, eh ternyata ada perang,” ujarnya.