Bisnis.com, MAJALENGKA- Pemerintah Kabupaten Majalengka mempercepat perbaikan jalan sepanjang 117 kilometer yang tersebar di 30 titik menjelang Lebaran 2026.
Percepatan ini diklaim agar sebagian besar pekerjaan dapat rampung sebelum arus mudik berlangsung sehingga masyarakat dapat menikmati kondisi jalan yang lebih baik saat melakukan perjalanan.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengatakan pemerintah daerah menargetkan mayoritas pekerjaan perbaikan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri. Langkah tersebut ditempuh untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama saat aktivitas mudik dan silaturahmi meningkat.
“Kita kejar sebelum Lebaran. Harapannya masyarakat bisa menikmati jalan yang lebih baik saat mudik dan bersilaturahmi. Kalau pun ada yang belum selesai, sisanya akan dilanjutkan setelah Lebaran,” kata Eman, Jumat (6/3/2026).
Program perbaikan jalan tersebut didukung anggaran sebesar Rp143 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka.
Dana tersebut dialokasikan untuk menangani berbagai kondisi kerusakan jalan, mulai dari perbaikan ringan hingga peningkatan struktur jalan di sejumlah ruas strategis penghubung antarwilayah.
Menurut Eman, percepatan proyek dilakukan melalui skema pengadaan langsung agar proses administrasi dan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih cepat dibandingkan mekanisme lelang biasa. Dengan cara tersebut, pemerintah berharap pengerjaan di lapangan bisa segera dimulai tanpa menunggu proses tender yang panjang.
Meski dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat, pemerintah daerah menegaskan bahwa kualitas pekerjaan tidak boleh diabaikan. Ia menekankan proyek perbaikan jalan harus dilaksanakan secara profesional karena menggunakan anggaran publik.
“Kualitasnya harus bagus. Tidak boleh ada praktik diperjualbelikan atau main tangan. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dia juga meminta seluruh kontraktor dan penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek tersebut menjaga standar mutu pekerjaan. Menurutnya, jalan yang diperbaiki harus memiliki daya tahan yang baik sehingga tidak cepat mengalami kerusakan kembali setelah digunakan masyarakat.
Selain menuntut profesionalitas kontraktor, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat selama proses pembangunan berlangsung.
Dinas teknis terkait diminta melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai target dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Kita tidak ingin hanya mengejar kecepatan, tetapi mutunya buruk. Lebih baik terukur, tetapi hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Eman.
