JAKARTA, KOMPAS – Pergerakan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dalam sepekan terakhir terus berfluktuasi dengan kecenderungan melemah. Kondisi ini terutama disebabkan oleh gejolak geopolitik global.
Sejak meletusnya perang antara AS Israel-Iran pada 28 Februari 2026, pasar keuangan Indonesia memasuki jalur tren pelemahan. Nilai tukar rupiah selama sepekan terakhir tercatat melemah sebesar 0,84 persen, sedangkan IHSG turun hingga 8,82 persen.
Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah telah menembus Rp 16.929 per dolar AS pada perdagangan Jumat (6/3/2026) siang atau melemah 1,5 persen secara tahun kalender berjalan. Angka ini mendekati titik depresiasi terdalam sepanjang 2026 yang mencapai Rp 16.955 per dolar AS.
Di sisi lain, IHSG pun ikut terjerembab ke level 7.509 atau turun 2,61 persen pada penutupan sesi I perdagangan. Hampir seluruh emiten yang tercatat dalam indeks LQ45 pun berada di zona merah. Padahal, pada perdagangan hari sebelumnya pasar ditutup di zona hijau.
Menurut Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, eskalasi geopolitik di Timur Tengah ytelah memicu kekhawatiran global. Akibatnya, investor cenderung menghindari aset berisiko (risk-off), seperti pasar saham di negara berkembang.
Sebaliknya, para investor beralih ke kelas aset aman (safe haven), seperti dolar AS dan emas. Pergeseran ini mengakibatkan aksi jual besar-besaran oleh investor asing di saham-saham berkapitalisasi besar, yang secara langsung menyeret IHSG jatuh.
“Konflik di Timur Tengah mengancam pasokan minyak global. Kekhawatiran akan lonjakan inflasi membuat pasar berekspektasi bahwa suku bunga akan tetap tinggi lebih lama, yang menekan mata uang rupiah,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
Sentimen negatif terkait kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi dari lembaga pemeringkat internasional, seperti Fitch Ratings, belakangan juga semakin manggerus kepercayaan investor asing.
Namun, tekanan dari sisi eksternal bukanlah faktor tunggal yang membuat pasar keuangan Indonesia terguncang. Sentimen negatif terkait kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi dari lembaga pemeringkat internasional, seperti Fitch Ratings, belakangan juga semakin manggerus kepercayaan investor asing.
Penilaian tersebut pun kian menambah daftar panjang peringatan yang sebelumnya telah disuarakan sejumlah lembaga internasional, mulai dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) MSCI pada 28 Januari 2026 yang membekukan proses rebalancing indeks saham Indonesia.
Sehari kemudian, Goldman Sachs dan UBS menyatakan menurunkan rekomendasi saham-saham Indonesia. Per 5 Februari 2026, giliran Moody’s Ratings menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia, dari stabil ke negatif. Selang sehari, S&P turut memperingatkan tekanan fiskal yang berisiko menurunkan peringkat kredit Indonesia.
Rahma memperkirakan, pasar keuangan domestik masih akan cenderung berfluktuasi dalam jangka pendek. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar ke depan sangat bergantung kepada perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
“Untuk menstabilkan kondisi ini, kolaborasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat krusial,” ujarnya.
Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) terus menempuh kebijakan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus tingkat imbal hasil obligasi. Sementara itu, Kementerian Keuangan harus menunjukkan komitmen kepada pasar bahwa defisit akan tetap dijaga di bawah 3 persen.
Rahma menambahkan, pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan pasokan energi da pangan nasional untuk mencegah kepanikan masyarakat. Langkah ini penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang berisiko memicu inflasi dari sisi ekspektasi.
Di lain pihak, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan, OJK terus mencermati revisi prospek kredit Indonesia oleh Fitch Ratings beserta berbagai pertimbangan yang mendasari penilaian tersebut.
Dalam hal ini, OJK bersama pemerintah serta otoritas terkait, akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga kondisi sektor keuangan tetap kondusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung secara stabil dan resilien.
“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang," kata Friderica dalam siaran pers, Kamis (5/3/2026).
Reformasi yang kredibel, pengawasan yang kuat, dan koordinasi kebijakan yang erat akan semakin memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor.
Ia menjelaskan, fundamental sektor keuangan tetap kuat. Ini didukung oleh permodalan lembaga jasa keuangan yang berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas yang tetap memadai, serta profil risiko terkelola secara prudent.
Selain itu, reformasi struktural dalam Roadmap Pasar Modal 2023–2027 terus berjalan dengan kemajuan yang terukur. Reformasi ini mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, serta penegakan hukum yang tegas guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar.
”Reformasi yang kredibel, pengawasan yang kuat, dan koordinasi kebijakan yang erat akan semakin memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Friderica.
