Deliberasi Semu di Istana Kepresidenan

Jarum jam menunjukkan pukul 23.30 saat sejumlah kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam keluar bergantian dari gerbang Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026). Sebagian besar langsung menaiki mobil yang menjemput, sementara sebagian lain menuju podium di pilar Istana untuk menceritakan kepada publik apa yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto selama sekitar tujuh jam.

Malam itu, Presiden menggelar silaturahmi dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Acara terbagi dalam dua sesi. Yang pertama, buka puasa bersama dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar. Acara ini dimulai sejak pukul 16.30 WIB dan berakhir saat waktu maghrib.

Sesi kedua, Presiden mengundang sekitar 150 kiai dan tokoh Ormas Islam untuk berdialog mengenai situasi di Timur Tengah. Miftachul Akhyar dan Anwar Iskandar mengikuti sesi ini, sedangkan Haedar Nashir meninggalkan Istana sekitar pukul 19.00 WIB atau sebelum sesi dimulai.

Pertemuan dimulai pukul 20.00 WIB dengan pidato Presiden Prabowo selama sekitar tiga jam, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar.

Dalam pertemuan tertutup malam itu, Presiden menjelaskan situasi geopolitik di tengah dinamika perang di Iran, potensi dampak bagi Indonesia, serta langkah-langkah pemerintah untuk mengantisipasinya.

Tidak ada dialog, cuma pidato ditutup dengan kesimpulan dan doa oleh Ketua MUI. Ya karena beliau (Presiden) panjang sekali bicaranya global politics dan masalah domestik.

Tak hanya itu, ia juga memaparkan pertimbangan dari keputusan untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Presiden juga menjelaskan alasan masih tetap berada di Dewan Perdamaian kendati AS merupakan pihak yang menyerang Iran dan menyulut peperangan.

"Tidak ada dialog, cuma pidato ditutup dengan kesimpulan dan doa oleh Ketua MUI. Ya karena beliau (Presiden) panjang sekali bicaranya global politics dan masalah domestik,' ujar Ketua Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, seusai acara.

Meski pidato cukup panjang, yang disampaikan Presiden dinilainya telah memberi pencerahan bagi semua peserta. Penjelasan itu diberikan untuk membantu para kiai dan tokoh Ormas Islam agar tidak terjadi salah paham terhadap tindakan-tindakan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengungkapkan hal senada. Presiden menyampaikan berbagai hal terkait perang di Iran selama sekitar tiga jam.

Para ulama dan pimpinan ormas Islam yang diundang tidak menyampaikan pandangan satu per satu mengenai kondisi geopolitik ataupun sikap Indonesia. Hanya ada satu kesimpulan bersama seusai mendengarkan pidato Presiden yang disampaikan di akhir pertemuan oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar.

“Tadi diwakilkan oleh Ketua Umum menyampaikan, kita harus jaga persatuan Indonesia, rajut persatuan Indonesia, bersama-sama untuk menjaga Indonesia,” tutur Cholil.

Penjelasan mengenai kondisi geopolitik tidak hanya disampaikan kepada para kiai dan pemimpin ormas Islam.

Dua hari sebelumnya, Selasa (3/3/2026), Presiden Prabowo bahkan mengundang para mantan presiden dan wakil presiden (Wapres), mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik yang ada di parlemen untuk mengungkapkan hal serupa. Turut hadir pula dalam pertemuan itu, Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam pertemuan itu, hadir Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, serta Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin. Hanya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang absen dari agenda tersebut.

Sebelum pertemuan-pertemuan itu, sejumlah tokoh sudah menyampaikan pandangannya ihwal kondisi geopolitik pasca-serangan AS-Israel ke Iran serta mengenai langkah politik luar negeri yang diambil Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, berbicara tentang potensi Perang Dunia Ketiga. Jusuf Kalla sempat mengkritisi keinginan Presiden Prabowo menjadi juru damai di tengah konflik di Iran padahal posisi Indonesia dengan negara-negara yang berkonflik tidak setara.

Sejak serangan AS-Israel ke Iran terjadi pada 28 Februari, sebagian publik pun mempertanyakan sikap pemerintah. Publik menunggu kecaman Presiden Prabowo terhadap perang yang dilancarkan AS-Israel.

Namun, pernyataan itu tak pernah keluar hingga saat ini. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menerbitkan pesan tertulis yang menyesalkan terjadinya serangan, tetapi tidak mengecam. Kemlu justru menyampaikan tawaran dari Presiden Prabowo untuk terbang ke Teheran, Iran, guna menjadi mediator di tengah perang.

Sikap itu pun memicu kritik dari berbagai pihak. Masyarakat dari berbagai kalangan membicarakannya di media sosial. Para akademisi dan organisasi masyarakat sipil membuat pernyataan yang menolak sikap pemerintah, karena dinilai tidak konsisten terhadap politik luar negeri bebas aktif.

Setelah ”hujan” kritik, Presiden Prabowo mengucapkan dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Surat belasungkawa resmi yang ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian diserahkan melalui Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, Rabu (4/3/2026) atau empat hari setelah meninggalnya Khamenei. Langkah ini cenderung lebih lambat dari tokoh, ormas Islam, akademisi, maupun partai politik yang sudah memberikan ucapan dukacita sejak Senin (2/3/2026) atau dua hari setelah Khamenei tiada.

Setelah serangan yang menewaskan Khamenei tersebut, desakan agar Indonesia segera keluar dari Dewan Perdamaian semakin menguat.

Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 60 tokoh serta 70 organisasi masyarakat sipil bersama-sama menyerukan hal itu. Melalui petisi yang dikeluarkan pada 1 Maret 2026, mereka menilai serangan AS dan Israel melanggar hukum internasional dan merusak perdamaian dunia. Mereka bahkan menyebut BoP telah berubah menjadi ”Board of War” karena AS sebagai penggagasnya justru melakukan agresi militer terhadap Iran.

Desakan agar pemerintah meninjau ulang keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam surat tausiahnya, MUI menegaskan bahwa Indonesia harus segera keluar dari Dewan itu. Alasannya, BoP justru memperburuk ketegangan internasional, bukan mendorong perdamaian yang seharusnya menjadi tujuan utama forum tersebut. AS yang menjadi salah satu penggagas Dewan Perdamaian, justru tidak menunjukkan rekam jejak yang jelas dalam mendukung perdamaian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menjadi ketua panitia pertemuan antara Presiden dan para ulama serta pimpinan Ormas Islam, Nusron Wahid, mengatakan, Presiden menghargai kritik dan pendapat dari berbagai pihak. Namun, Presiden perlu menjelaskan alasan dan pertimbangan langkah yang diambil Indonesia baik dalam Dewan Perdamaian maupun menyikapi konflik di Timur Tengah.

Meskipun ada pihak-pihak yang meminta Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian, pilihan Presiden Prabowo tetap berada dalam organisasi tersebut. Meskipun tak sesuai dengan keinginan sebagian pihak, langkah untuk tetap di BoP bukan berarti antikritik. Bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran Indonesia mewujudkan perdamaian di Palestina.

"Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu kita hargai. Tapi Bapak Presiden berkewajiban untuk menjelaskan seutuhnya. Tapi kalau memang yang bersangkutan menyarankan, ya sudah. Ya namanya kita hargai sarannya," kata Nusron.

Menteri Luar Negeri Sugiono, menuturkan, melalui pertemuan-pertemuan itu Presiden ingin menyampaikan perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu terakhir, tidak terkecuali yang terjadi di Timur Tengah. Apalagi, situasi ke depan diprediksi masih akan terus berdinamika. “Disampaikan juga oleh Bapak Presiden, apa pun yang terjadi kita harus siap menghadapi segala kemungkinan,” tuturnya, Selasa.

Langkah Presiden Prabowo mengumpulkan para tokoh di tengah kritik publik terhadap kebijakan pemerintah yang sudah diputuskan, bukan pertama kali terjadi. Selama 15 bulan masa kepemimpinannya, upaya itu justru menjadi pola tersendiri.

Presiden juga pernah mengundang para mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan ormas Islam, Februari lalu. Kala itu, Presiden menjelaskan argumentasi pemerintah bergabung ke Dewan Perdamaian. Sebab, keputusan itu dinilai banyak pihak lebih dipengaruhi kepentingan AS ketimbang perwujudan perdamaian di Gaza, Palestina.

Pada Agustus 2025, Presiden juga mengundang berbagai pihak di tengah gelombang demonstrasi yang mengakibatkan satu warga tewas karena kekerasan aparat. Kelompok yang diundang cukup banyak, dari pimpinan ormas keagamaan, ketua umum parpol, akademisi dan intelektual publik, hingga mahasiswa. Mereka diajak bicara secara bergantian di Istana, hingga salah satunya menghasilkan rekomendasi untuk mempercepat reformasi kepolisian.

Jauh sebelumnya, awal April 2025, beberapa pemimpin redaksi media massa diundang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan apa pun mengenai kebijakan pemerintah kepada Presiden. Undangan kepada para pemimpin redaksi itu terjadi di tengah kontroversi komunikasi pemerintah. Pernyataan sesama pejabat kerap tidak sinkron, beberapa juga dianggap tidak berempati pada permasalahan yang mendera rakyat.

Pola pertemuan Presiden dengan berbagai kalangan itu, menurut Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, bisa dimaknai dalam dua hal. Pertama, itu merupakan cara Presiden Prabowo untuk memitigasi masalah yang berpotensi terjadi di tengah dinamika situasi nasional dan internasional.

Dalam kasus perang AS-Israel dengan Iran, misalnya, pertemuan dengan berbagai tokoh bisa jadi jalan untuk memitigasi ketidakpastian sebagai dampak perang. Dari diskusi dengan banyak tokoh, Presiden juga bisa mendapatkan masukan mengenai langkah-langkah strategis yang bisa diambil.

Di sisi lain, pertemuan juga menjadi pendekatan relasi publik pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional. Sebab, tokoh yang diundang berasal dari berbagai latar belakang, dari tokoh parpol, mantan menteri luar negeri, hingga para mantan presiden dan wapres.

“Ini cara Prabowo untuk meminimalisir distrust setelah pengambilan keputusan masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian dan negosiasi kesepakatan dagang Indonesia-AS yang kontroversial dan menjadi polemik di masyarakat,” kata Gun Gun.

Tidak bisa dimungkiri, dengan mengundang banyak pihak untuk membicarakan kebijakannya, Presiden berupaya untuk membangun komunikasi deliberatif. Langkah itu memang diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan, baik mengenai kebijakan yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Sebab, komunikasi Presiden dengan para tokoh bisa menjadi cara yang signifikan untuk menerima dan menyaring masukan atau bahan pertimbangan sebelum keputusan diambil.

Namun, ia mengingatkan, langkah itu semestinya dilakukan sebelum kebijakan diambil. Bukan ketika kebijakan strategis pemerintah memicu berbagai polemik. “Komunikasi deliberatif dalam kebijakan yang diambil atau tidak diambil pemerintah, sebaiknya memang tidak reaktif dan sekedar berorientasi menjadi ‘pemadam kebakaran’,” tutur Gun Gun.

Menurut dia, harus ada kemauan dan kemampuan pemerintah untuk menjalin komunikasi secara reguler dengan berbagai pihak untuk memitigasi masalah. Dalam konteks itu, pola komunikasi yang dilakukan pun harus bersifat resiprokal atau timbal balik, terutama pada ranah kebijakan yang strategis dan berdimensi luas, misalnya, keterlibatan Indonesia di BoP, sikap Indonesia atas serangan AS-Israel ke Iran, impor mobil dari India, ataupun Makan Bergizi Gratis. “Jangan menunggu ada kekacauan, baru tokoh-tokoh dikumpulkan,” kata Gun Gun.

Pertemuan Presiden dengan para tokoh dan perwakilan masyarakat memunculkan harapan akan adanya deliberasi dalam perumusan kebijakan. Namun, publik baru diundang ketika kebijakan negara memicu kontroversi, benarkah ada proses deliberatif dalam perjumpaan-perjumpaan itu?