Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 7.000 orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Jawa Timur dikabarkan menetap di negara-negara kawasan Jazirah Arab. Mereka terjebak di tengah eskalasi konflik bersenjata yang kian memanas di wilayah itu.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022-2026, sebagian besar PMI asal Jatim berada di Arab Saudi (3.994 orang), Turki (958 orang), dan Qatar (638 orang). Sementara yang menetap di sekitar titik konflik, yakni terdapat 13 PMI di Yordania dan 1 PMI di Lebanon.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana membeberkan dalam lima tahun belakangan tidak terdapat PMI yang secara resmi tercatat bekerja di Iran maupun Israel.
Dirinya mengakui bahwa terdapat hambatan dalam melakukan pencatatan terkait pekerja migran yang tidak terdaftar secara legal yang bekerja di negara-negara kawasan Jazirah Arab itu.
"Yang kami catat mereka [7.000 PMI asal Jatim di negara-negara Jazirah Arab], yang berangkat secara resmi. Yang non-prosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pastinya," ungkap Gimbar, Jumat (6/3/2026).
Sebagai bentuk respons atas peristiwa tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik. Tim khusus tersebut berada di bawah naungan Dirjen Pelindungan dan bertugas untuk memonitor kondisi para PMI yang tinggal di Jazirah Arab secara real-time.
Baca Juga
- Cerita Pekerja Migran Bali Gagal ke Turki Gara-Gara Perang AS-Israel vs Iran
- Migrant Care Desak Pemerintah Lindungi PMI di Tengah Eskalasi Iran-AS
- Perang AS vs Iran, 155 Pekerja Migran asal NTB Terjebak di Timur Tengah
Lebih lanjut, Gimbar menjelaskan KP2MI juga telah menyiapkan layanan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800, yang berfungsi sebagai kanal pusat pengaduan darurat yang dapat dimanfaatkan para PMI di Jazirah Arab.
"Kanal ini diperkuat untuk menerima laporan mulai dari ancaman keamanan, masalah gaji, hingga permintaan pemulangan," tambah Gimbar.
Tak hanya itu, bila situasi di kawasan Jazirah Arab semakin memburuk dan eskalasi konflik semakin meluas, maka pemerintah telah mempersiapkan skenario evakuasi massal yang telah dirancang atas koordinasi masing-masing KBRI/KJRI bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Titik kumpul aman atau safe house telah disiagakan pada shelter-shelter milik perwakilan RI (KBRI/KJRI) di negara terdampak sebagai pelindung fisik sekaligus psikis bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun PMI di kawasan tersebut.
Gimbar menegaskan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur pun telah dimatangkan. Bila evakuasi massal nantinya direalisasikan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, KP2MI akan memfasilitasi transportasi seluruh WNI/PMI untuk pulang menuju Provinsi Jawa Timur melalui jalur udara.
Saat tiba di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Gimbar menjelaskan pihaknya akan memfasilitasi kepulangan masing-masing WNI/PMI ke daerah asal. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas pemeriksaan fisik maupun psikologis kepada WNI/PMI bila terdampak konflik.
"Jika ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikologis akibat trauma perang, kami bekerja sama dengan pemda setempat untuk rehabilitasi," pungkasnya.
