Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas langkah pemerintah terkait keberangkatan umrah di tengah meningkatnya ketegangan perang AS–Israel eengan Iran.
Marwan menyebut pembahasan itu akan dilakukan dalam waktu dekat di sela masa sidang DPR yang terbatas sebelum lebaran.
“Di kita sendiri ada situasi darurat, kemudian saya kira di Saudi juga ada situasi darurat. Itu yang ingin kita sampaikan di rapat-rapat yang sangat singkat sebetulnya, mungkin hanya 3 hari 4 hari saja. Masuk tanggal 10 (Maret) kemudian tanggal 13 (maret) sudah masuk masa tugas sekali setahun,” ucap Marwan di DPR, Jumat (6/3).
“Nah itu 4 hari itu kita akan manfaatkan. Tapi bila dianggap mendesak, saya kira dalam keadaan tugas sekali setahun pun, kita akan kembali dari dapil untuk segera menetapkan langkah-langkah,” tambahnya.
Menurut dia, pemerintah saat ini sudah mengeluarkan imbauan bagi jemaah umrah agar menunda keberangkatan jika memungkinkan.
“Sementara umrah, pemerintah sudah membuat imbauan yang belum berangkat sebisa mungkin supaya menunda. Yang sudah berada di Saudi, supaya memperhatikan berbagai arahan dan petunjuk terutama dari pihak KBRI untuk mengambil langkah-langkah persiapan maupun keamanan sepanjang berada di sana,” ujarnya.
Namun, Marwan menilai keberangkatan jemaah umrah dari Indonesia masih terus berlangsung setiap hari.
“Tapi kita lihat sekarang masih terbang, sudah mulai menerbangkan jemaah setiap hari. Jadi yang melayani jemaah kita ke sana paling tidak ada Lion, ada Garuda, ada Saudia, sudah terbang,” ucapnya.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan mengingat situasi keamanan di kawasan belum bisa diprediksi.
“Karena sudah mereka terbangkan setiap hari, eskalasi belum bisa diprediksi seperti apa, mestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya,” tuturnya.
“Langkah berikutnya ini yang belum kita dengarkan seperti apa, karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena akan ada pihak-pihak instansi lain yang berkaitan dengan layanan itu,” lanjutnya.
Marwan menegaskan, isu tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan Komisi VIII dalam rapat mendatang.
“Saya kira itu yang akan kita dorong di dalam rapat-rapat nanti. Kita akan lebih dahulukan nanti karena persiapan haji ini sangat mendesak,” katanya.
