Pemerintah RI menambah Dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada sejumlah pemerintah daerah di Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Tito menegaskan penambahan dana TKD sekitar Rp10,6 triliun diberikan kepada daerah terdampak bencana Sumatera untuk mempercepat pemulihan.
“Kita ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi bencana Sumatera,” kata Mendagri di Jakarta, Jumat (6/3/2026) melansir Antara.
Penambahan TKD untuk wilayah terdampak bencana itu disampaikan pada Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Kegiatan yang diikuti oleh Pemda di tiga provinsi terdampak tersebut berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Prabowo Subianto Presiden RI dan DPR RI.
Tito menjelaskan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.
“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujarnya.
Kebijakan tersebut saat ini telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026. Dirinya juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya.
Mendagri itu menegaskan, Presiden meminta supaya tambahan anggaran TKD betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.
Namun bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi ataupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.
“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” ujarnya.(ant/wld/faz)
