HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempercepat program penataan kawasan kumuh di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, yang dikenal padat penduduk dan memiliki banyak rumah tidak layak huni (RTLH). Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperbaiki infrastruktur dasar di kawasan tersebut.
Kelurahan Pannampu dihuni oleh 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan banyak rumah berdempetan dengan akses jalan yang sempit dan lingkungan yang kurang sehat. Pemerintah Kota Makassar mencatat ada 117 unit rumah tidak layak huni yang menampung 154 kepala keluarga atau sekitar 575 jiwa.
Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari persoalan sanitasi, drainase, hingga kualitas hunian yang tidak memadai bagi warga.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, meninjau langsung kawasan tersebut pada Jumat, 6 Maret 2026. Mereka menyusuri lorong-lorong permukiman yang padat, melihat kondisi fisik rumah warga, serta berdialog langsung untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung kondisi kawasan kumuh di Kecamatan Tallo sekaligus mengusulkan solusi penataan permukiman.
“Hari ini, pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” katanya saat ditemui di lokasi.
Mahyuddin menegaskan bahwa pembangunan hunian vertikal menjadi solusi utama untuk mengatasi keterbatasan lahan sekaligus menata kawasan permukiman padat agar lebih tertata dan layak huni.
“Dengan konsep hunian vertikal, penataan kawasan diharapkan dapat lebih tertata, sekaligus menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga, terutama yang berada di kawasan padat penduduk di sekitar Pasar Pannampu,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah kota juga berencana melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan sistem drainase melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi genangan air dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman.
Harapan Sinergi Pusat dan DaerahMunafri Arifuddin berharap kunjungan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh di Makassar.
“Kunjungan lapangan ini, kita harapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” pungkasnya.
Untuk mendukung perbaikan kualitas hunian, pemerintah telah mengalokasikan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2025, sebanyak 20 unit rumah tidak layak huni telah diperbaiki dengan anggaran Rp400 juta. Tahun 2026, program serupa direncanakan untuk 10 unit rumah yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan kawasan Pannampu dapat bertransformasi menjadi lingkungan permukiman yang lebih layak, tertata, dan sehat bagi seluruh warganya.
