JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif terhadap 206 pengelola lapangan padel di Ibu Kota. Sanksi ini diberikan sebagai bagian dari pengendalian pembangunan dan operasional lapangan padel.
“Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) telah melakukan tindakan administratif terhadap sejumlah lapangan padel di DKI Jakarta. Hingga awal Maret 2026, tercatat 206 lapangan padel telah dilakukan penindakan di berbagai wilayah Jakarta,” kata Kepala CKTRP DKI Jakarta, Vera Revina Sari, dikutip melalui laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Jumat (6/3/2026).
206 lapangan padel dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, dan penghentian kegiatan (segel lokasi). Rinciannya, 40 lapangan padel berlokasi di Jakarta Timur, 31 di Jakarta Barat, 110 di Jakarta Selatan, 18 lokasi di Jakarta Utara, dan 7 di Jakarta Pusat.
Vera menegaskan, pihaknya akan menertibkan jam operasional lapangan padel yang berada di kawasan padat penduduk. Karena operasional lapangan padel di perumahan hanya boleh sampai pukul 20.00 WIB.
“Kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan lintas perangkat daerah sebagaimana arahan pimpinan,” katanya.
Berikut ini jenis pelanggaran beserta penindakan terhadap lapangan padel mengacu SK Kepala Dinas CKTRP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pengendalian Bangunan/Lapangan Padel:
