REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah mengantisipasi potensi gangguan penerbangan haji dan umrah menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Perkembangan situasi ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan perlindungan jamaah umrah dan calon jamaah haji Indonesia,” kata Dini dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Baca Juga
Selat Hormuz Ditutup, Bahlil Umumkan Bakal Konversi 120 Juta Motor Jadi Motor Listrik
Iran Bentuk Pemerintahan Sementara
Muhammadiyah Terbitkan Fatwa Kripto, Boleh Jadi Aset tapi...
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II itu meminta negara benar-benar hadir untuk memastikan jamaah haji dan umrah Indonesia yang sedang maupun akan melaksanakan ibadah di Arab Saudi berada dalam kondisi aman serta memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan transparan.
Terkait pemberangkatan jamaah haji Indonesia yang akan dimulai pada 22 April mendatang, Dini meminta kesiapan Kantor Urusan Haji serta seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi dioptimalkan. Dengan demikian, jamaah dapat memperoleh pendampingan dan respons cepat jika terjadi situasi darurat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain itu, Dini mengingatkan agar pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diperketat untuk menjamin perlindungan hak-hak jamaah.
“Persiapan haji tahun ini harus tetap berjalan optimal dengan tetap adaptif terhadap perkembangan global. Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh lengah. Mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini agar jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadahnya dengan tenang dan khusyuk,” ujarnya.
View this post on Instagram
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
