Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings. Ia mendesak pemerintah segera merombak kebijakan ekonomi. Hal itu guna menghindari potensi pelarian modal dan membengkaknya beban bunga utang negara. Marwan menegaskan, perubahan status ini bukan sekadar angka di atas kertas. Menurutnya, itu merupakan alarm bagi kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Stabilitas kebijakan adalah faktor kunci. Jika kepercayaan investor runtuh, biaya pinjaman negara akan meroket dan pembayaran bunga utang bakal memakan ruang fiskal kita,” ujar Marwan dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (7/3).
Seperti diberitakan, Fitch memproyeksikan defisit anggaran Indonesia pada 2026 akan menyentuh angka 2,9% dari PDB. Angka tersebut melampaui target pemerintah di angka 2,7%.
Baca juga : Pemerintah Diminta Cermati Defisit Anggaran
Tekanan itu dipicu oleh proyeksi penerimaan negara yang melambat di tengah rencana lonjakan belanja sosial. Salah satu yang disorot adalah beban program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan bakal menyedot hingga 1,3% dari PDB.
Marwan memperingatkan agar program-program populis tidak sampai mengorbankan disiplin fiskal yang selama ini dijaga ketat. “Program strategis untuk kesejahteraan memang penting, tetapi tanpa perencanaan fiskal yang matang, program tersebut justru bisa menjadi beban yang menggoyang stabilitas ekonomi nasional,” tegas mantan Menteri Desa tersebut.
Marwan menilai, jika pemerintah gagal merespons sinyal negatif dari Fitch, dampak beruntun akan segera terasa di pasar keuangan. Mulai dari meningkatnya volatilitas nilai tukar hingga seretnya arus investasi asing yang masuk ke sektor riil.
Oleh karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter di Bank Indonesia guna menjaga benteng kredibilitas ekonomi.
“Jangan tunggu sampai peringkat kita benar-benar turun. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan terukur dan tidak merusak kesehatan APBN,” pungkas Marwan. (E-3)
