jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR sekaligus pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Herman Khaeron menegaskan pentingnya transparansi tata kelola industri asuransi.
Peran legislatif dinilai krusial dalam mengawal akuntabilitas industri perasuransian nasional.
BACA JUGA: Industri Asuransi Diprediksi Cerah, Qoala Plus Edukasi Tenaga Pemasar dan Mitra
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi mengenai parameter standar baru untuk memastikan akuntabilitas industri.
Keseimbangan antara stabilitas sistem dan perlindungan konsumen menjadi fokus utama bagi keberlanjutan sektor ini.
BACA JUGA: Fokus Industri Asuransi Indonesia di 2026 Penguatan Permodalan hingga Standar Global
Herman menyebut pengawasan ketat diperlukan agar asuransi memberikan manfaat nyata bagi publik.
Langkah tersebut bertujuan memperkuat posisi tawar masyarakat sebagai pemegang polis di hadapan perusahaan asuransi.
BACA JUGA: Mengapa Indonesia Masih Belum Punya Aturan Khusus Soal Solusi Modal Asuransi?
Saat ini, DPR tengah memperjuangkan berbagai regulasi untuk memperkuat perlindungan nasabah.
Hal tersebut krusial agar setiap perusahaan asuransi menjalankan operasionalnya secara akuntabel, guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Herman juga menyoroti kemajuan IFG Life dalam mengelola polis eks nasabah Jiwasraya melalui skema penyehatan pemerintah.
Perbaikan pengelolaan tersebut diharapkan mampu memulihkan citra industri asuransi nasional secara bertahap.
"Alhamdulilah sudah 100 persen, kami juga perlu kabari bahwa restrukturisasi Jiwasraya yang kemudian menjadi IFG Life hari ini sudah 100 persen dan sudah mulai untung," ujar Herman dalam forum Standar Baru Tata Kelola Asuransi dan Perlindungan Nasabah di Indonesia, baru-baru ini.
Penguatan sistem perlindungan nasabah yang lebih kokoh menjadi syarat mutlak demi stabilitas jangka panjang.
Transformasi ini mencakup perbaikan tata kelola perusahaan hingga kualitas pelayanan kepada pemegang polis.
Terdapat beberapa isu ekosistem asuransi yang disoroti, yakni transparansi tata kelola perusahaan dan kurasi informasi dalam praktik keagenan.
Isu lainnya, yakni mengenai perlindungan nasabah berdasarkan pengalaman nyata para pemegang polis.
Kepala Departemen Pengawasan Asuransi OJK Sumarjono memaparkan arah kebijakan nasional terkait manajemen risiko.
OJK berupaya merumuskan strategi untuk meminimalisir celah penyimpangan dalam pengelolaan dana nasabah.
Sumarjono menekankan penguatan industri harus dimulai dari komitmen internal setiap perusahaan.
Manajemen risiko tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus diinternalisasi sebagai standar operasional harian.
“Industri asuransi hidup dari kepercayaan, dan kepercayaan hanya bertahan jika tata kelola dan manajemen risiko dijalankan bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai budaya," kata Sumarjono.
Sementara itu, Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menambahkan pelaku industri terus bergerak menuju standar tata kelola yang lebih kuat.
Meski tiap perusahaan memiliki tingkat kematangan berbeda, penguatan manajemen risiko tetap menjadi fokus kolektif.
“Dalam operasional industri, pengelolaan klaim menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Filosofi dasar industri adalah bahwa perusahaan hadir untuk membayar klaim yang sah, kepada orang yang tepat, dengan jumlah yang tepat sesuai ketentuan polis," kata Emira.
Dia juga mengingatkan pentingnya pengendalian kecurangan atau fraud yang dapat mengganggu stabilitas premi.
"Pengendalian ini penting karena berbagai studi menunjukkan bahwa fraud dapat berkontribusi sekitar 5% terhadap rasio klaim, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas premi dan keberlanjutan industri,” imbuhnya. (mcr31/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah
