Konflik Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda mereda kini mulai masuk radar ekonomi domestik. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai eskalasi yang terus berlanjut berpotensi memukul Indonesia dari dua sisi sekaligus, membengkaknya beban subsidi energi dan terbatasnya stok BBM nasional yang tidak punya banyak ruang untuk bertahan dalam krisis berkepanjangan.
"Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar," katanya usai acara buka puasa bersama pengurus dan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya, kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026) malam dikutip dari ANTARA.
JK memotret dua ancaman yang bisa datang bersamaan jika eskalasi konflik tidak segera mereda. Pertama, kenaikan harga BBM dan elpiji yang otomatis memperbesar beban subsidi negara, beban yang datang di saat ruang fiskal APBN sedang tidak dalam kondisi paling longgar. Kedua, ancaman yang lebih struktural: stok BBM nasional yang relatif terbatas.
"Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis," ujarnya.
JK tidak berhenti pada diagnosis, ia juga mendorong respons kebijakan yang tidak setengah-setengah. Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya pengelolaan anggaran di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.
"Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar," katanya.
Peringatan itu relevan mengingat sejumlah program pemerintah saat ini membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
JK menilai kebijakan-kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kapasitas penerimaan negara agar sektor yang benar-benar mendasar seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi rakyat tidak tergeser dari daftar prioritas.
Di luar kalkulasi ekonomi, JK juga menyoroti dimensi politik dari krisis ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai perlu menunjukkan posisi diplomatik yang jelas dan tegas terhadap konflik yang sedang berlangsung.
Baca Juga: Toyota Indonesia Akui Ekspor ke Timur Tengah Terganggu, Rute Alternatif Sedang Dicari
Peran Indonesia dalam forum internasional, menurutnya, bisa dan seharusnya dimanfaatkan secara aktif untuk mendorong penyelesaian konflik dan mempercepat jalan menuju perdamaian.
Jika pengeluaran negara tidak dikendalikan dan posisi diplomatik tidak dikomunikasikan dengan baik, JK memperingatkan risiko yang lebih jauh tekanan terhadap perekonomian nasional yang pada akhirnya bisa memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
