JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendesak pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) usai konflik di Timur Tengah memanas pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Menurut dia, serangan ke Iran dapat menjadi momentum bagi Indonesia mengundurkan diri dari dewan yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut.
"Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas: Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri," kata Anies dalam sebuah tayangan video yang diunggah di Instagram pribadinya, Sabtu (7/3/2026).
Baca juga: Guru Besar Unpad Desak Pemerintah Evaluasi Keanggotaan Board of Peace
Ia berpandangan, keluar dari Board of Peace bukan tindakan antiperdamaian, melainkan cara Indonesia menunjukkan politik bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.
Anies mengatakan, Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan.
Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selain itu, ia mengingatkan, Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok pun mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional.
Baca juga: Tinjauan Yuridis dan Prosedural Pengunduran Diri Indonesia dari Board of Peace
"Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa," ucap dia.
Anies berpendapat, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu.
Ia bertanya-tanya apakah bergabungnya Indonesia dengan BoP benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau justru sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini dikecam.
Baca juga: Gelombang Desakan agar Indonesia Hengkang dari Board of Peace Usai Serangan AS-Israel ke Iran
"Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian, namun ketuanya yaitu Presiden Trump justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara," kata Anies.
Anies menyangsikan BoP tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri malah melanggar hukum internasional di depan mata.
Calon presdien pada Pemilihan Presiden 2024 ini pun menilai, politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia tak berarti negara ini mesti mengikuti semua kelompok.
"Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya," kata Anies.
Baca juga: Sebut BOP Jadi Board of War, Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran
Diberitakan, sejumlah pihak telah menyuarakan desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace seusai serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 lalu.
