Pantau - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah atau 2026 Masehi akan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret berdasarkan hasil simulasi proyeksi pergerakan masyarakat.
Ia mengatakan, "Memang dari hasil simulasi kami, ada dua tanggal yang pada saat mudik itu akan terjadi kepadatan diperkirakan pada tanggal 16 Maret, Hari Senin dan tanggal 18 Maret Rabu".
Berdasarkan simulasi Kementerian Perhubungan, jumlah pergerakan masyarakat pada 16 Maret diperkirakan mencapai sekitar 21,2 juta orang secara nasional.
Pada 18 Maret jumlah pergerakan diperkirakan lebih tinggi yakni sekitar 22 juta orang sehingga menjadi salah satu puncak arus mudik Lebaran.
Untuk mengurangi kepadatan, pemerintah mengusulkan kebijakan work from anywhere yang telah mendapatkan persetujuan presiden dan direncanakan berlaku selama lima hari pada masa mudik dan arus balik.
Untuk arus mudik, kebijakan tersebut direncanakan berlaku pada 16 dan 17 Maret guna memberikan fleksibilitas waktu perjalanan sebelum puncak kepadatan.
Sementara untuk arus balik, kebijakan work from anywhere diusulkan berlaku pada 25, 26, dan 27 Maret setelah masa cuti bersama Idul Fitri.
Dudy menjelaskan kebijakan ini bertujuan mendistribusikan kepadatan lalu lintas karena kendaraan pribadi seperti mobil, sepeda motor, dan bus masih menjadi moda dominan saat mudik.
Dengan penerapan kebijakan tersebut, jumlah pergerakan pada 16 Maret diharapkan turun menjadi sekitar 18 hingga 18,9 juta orang.
Pada 18 Maret jumlah pergerakan ditargetkan berkurang menjadi sekitar 15,6 juta orang agar arus mudik lebih terkendali.
Pergerakan masyarakat diperkirakan mulai meningkat sejak Jumat 13 Maret dengan proyeksi awal sekitar 4,4 juta perjalanan.
Setelah kebijakan work from anywhere diterapkan, jumlah perjalanan pada 13 Maret diperkirakan meningkat menjadi sekitar delapan hingga hampir sembilan juta perjalanan.
Secara keseluruhan, proyeksi pergerakan penumpang Lebaran 2026 diperkirakan turun sekitar 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari 146,4 juta orang menjadi sekitar 143,9 juta orang.
Data tersebut diperoleh dari survei pemerintah yang dilakukan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memetakan potensi mobilitas masyarakat dan menyiapkan sarana prasarana transportasi nasional.
