JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah longsor yang terus menghantui permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung, Jalan J RT 06 RW 10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, membuat warga kian khawatir.
Ancaman longsor yang mengintai membuat sebagian warga mendesak pemerintah agar segera merealisasikan wacana relokasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, longsor setidaknya sudah terjadi delapan kali, menyebabkan sejumlah rumah warga amblas ke Kali Ciliwung.
Ketua RT 06 RW 10 Kebon Baru, Irma meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera mengeksekusi janji "ganti untung" lahan warga sebelum adanya longsor susulan.
"Kalau saya sih setuju (direlokasi), malah nunggu biar cepat-cepat digusur aja deh, tolong Pak Pramono. Namanya demi keamanan kan, bahaya juga kalau sewaktu-waktu longsor," ungkap Irma saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (7/3/2026).
Baca juga: 2 Rumah Amblas akibat Tanah Longsor di Tebet, Jalanan Terputus
Irma menyebut wacana penggusuran sudah terdengar sejak tahun 2023 silam, tetapi hanya sebatas pendataan saja.
Selama ini, Irma mengaku sudah tiga kali warganya didata oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai acuan data warga terdampak relokasi.
"Baru rencana-rencana aja. Sudah pernah forum sama warga, tapi deadlock karena belum ngomongin nominal. Akhirnya warga ada yang masih menolak karena belum jelas, cuma dibilang ganti untung doang, enggak tahu untungnya bagaimana," kata Irma.
Irma juga mengungkap sempat ada perbedaan implementasi aturan yang disosialisasikan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
Ia menyebut awalnya warga yang akan direlokasi meliputi area 25 meter dari aliran sungai. Namun, belakangan kembali berubah menjadi 37 meter.
"Total di RT 6 ada 55 bidang rumah, sekitar 100 KK. Kalau pakai aturan 37 meter, ini warga RT 6 habis semua, termasuk saya. Paling sisa dua atau tiga rumah saja," jelasnya.
Namun, proses ini mandek karena belum ada nominal harga yang pasti, sehingga tidak ada kepastian bagi warga untuk mencari hunian lain.
Baca juga: Terulang Lagi, Longsor di Bantaran Kali di Kebon Baru Tebet Sudah Terjadi 8 Kali
Warga juga menolak pindah karena mereka merasa memiliki hak penuh atas tanah tersebut dan bukanlah penghuni liar.
"Kalau warga pada punya SHM rumahnya. Jadi sebenarnya enggak ilegal lah, orang rumah sudah pada berdiri sebelum mereka punya surat SHM. Karena kan dulu ada program Prona ya, sertifikasi lewat programnya Pak Jokowi itu, sisanya surat Verponding," kata Irma.
Ia menambahkan, warga sudah membangun rumah jauh sebelum undang-undang soal batas bangunan di tepian sungai diterbitkan.
Karenanya, ia merasa warga tidak bisa disalahkan dan pemerintah harus melalui prosedur yang jelas untuk relokasi.
Baca juga: 6 Kontrakan Hancur Akibat Longsor di Tebet, Tak Ada Korban Jiwa
Di sisi lain, ketidakpastian ini pun membuat nasib warga yang terkatung-katung dan berujung merugikan para warga.
"Kalau enggak jelas gini kasihan warga mau renovasi benerin rumah tapi takut digusur. Kemarin ada yang seharusnya dapat bantuan bedah rumah malah enggak jadi karena katanya mau digusur, tapi kan kapan digusurnya?" ujarnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
